Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten memastikan bahwa pasokan kebutuhan pokok masyarakat menjelang libur Natal 2025 dan Tahun Baru (Nataru) 2026 berada dalam kondisi aman dan terkendali.
Jaminan ini diberikan untuk menekan potensi kenaikan harga di pasaran akibat meningkatnya permintaan.
Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Banten, Deden Apriandi, menegaskan bahwa Pemprov bersama Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) serta pemerintah kabupaten dan kota telah menyiapkan berbagai strategi komprehensif.
Upaya ini bertujuan menjaga ketersediaan, kelancaran distribusi, dan stabilitas harga komoditas strategis.
“Misalnya penguatan stok dan cadangan pangan pemerintah daerah, termasuk komoditas beras, cabai, bawang merah, telur, dan daging,” ujar Deden Apriandi saat membuka High Level Meeting (HLM) Optimalisasi Strategis Pengendalian Inflasi di Kantor Bank Indonesia (BI) Perwakilan Provinsi Banten, Rabu (10/12/2025).
Strategi Pengendalian Harga dan Distribusi
Untuk mengantisipasi gejolak harga, Pemprov Banten telah dan akan terus menggencarkan sejumlah kebijakan di antaranya melaksanakan operasi pasar murah dan gerakan pangan murah secara masif di delapan kabupaten dan kota.
Melakukan pemantauan harga harian melalui TPID agar kebijakan respons cepat dapat segera diambil.
Mempererat koordinasi dengan distributor dan rantai pasok untuk memastikan kelancaran distribusi serta menghindari praktik penimbunan.
Mengawasi mutu, keamanan, dan keterlacakan produk di pasar tradisional maupun modern.
Lebih lanjut, Deden mendorong peningkatan produksi lokal melalui pendampingan petani, penyediaan sarana produksi pertanian, serta perluasan lahan tanam sebagai solusi menjaga suplai dalam jangka panjang.
Prioritas Utama di Tengah Tantangan Iklim
Deden menekankan bahwa stabilitas pangan merupakan salah satu prioritas utama Pemprov, terutama karena momentum Nataru identik dengan lonjakan permintaan.
Ia juga menyoroti tantangan kondisi iklim yang tidak menentu dan berpotensi mengganggu proses distribusi pasokan pangan.
“Upaya menjaga stabilitas pangan bukan hanya tugas rutin tahunan, tetapi bagian dari ikhtiar kita untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, menekan inflasi, dan memastikan bahwa seluruh warga Banten dapat menyambut Natal dan Tahun Baru dengan aman, nyaman, dan penuh sukacita,” jelasnya.
Ia mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk memperkuat komunikasi, koordinasi, dan kolaborasi, menjadikan stabilitas pangan sebagai gerakan bersama.
Kewaspadaan Terhadap Jalur Logistik
Sementara itu, Deputi Kepala Perwakilan BI Banten, Rawindra Ardiansah, menambahkan bahwa BI Banten bersama TPID terus mewaspadai tren peningkatan harga pada beberapa komoditas menjelang Nataru.
Meskipun Banten dilaporkan surplus beras, Rawindra menjelaskan bahwa sejumlah komoditas lain masih bergantung pada pasokan dari luar daerah. Hal ini membuat jalur logistik menjadi faktor krusial dalam pembentukan harga.
“Karena pembentuk harga itu dari jalur logistik,” pungkas Rawindra, menekankan pentingnya menjaga kelancaran transportasi pasokan.
Pemprov Banten optimis bahwa melalui kerja sama lintas sektor yang erat, ketersediaan, keterjangkauan, dan stabilitas harga pangan bagi masyarakat Banten dapat terjaga selama periode Natal 2025 dan Tahun Baru 2026.
