Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Banten Deden Apriandhi mengharapkan adanya optimalisasi dalam perencanaan dan pembangunan perumahan rakyat yang dilakukan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DPRKP) Provinsi Banten. Salah satunya dengan perencanaan di awal tahun dan implementasi pembangunan di triwulan pertama.
"Jika tahun sebelumnya pembangunaan fisik dilakukan jelang triwulan akhir, untuk tahun ini dan selanjutnya agar bisa dilaksanakan lebih cepat di triwulan pertama. Tujuannya agar output yang dirasakan lebih maksimal," kata Deden.
Penegasan itu disampaikannya saat memberikan arahan pada kegiatan Forum Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Dinas PRKP Provinsi Banten. Kegiatan dilaksanakan di Aula Surosowan, Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B), Kota Serang, Selasa (3/2/2026).
Deden memaparkan, sektor perumahan menjadi kebutuhan dasar masyarakat yang harus terpenuhi dengan baik dan layak oleh pemerintah. Maka dari itu, perlu perencanaan yang matang termasuk dalam tahap pelaksanaannya. Ini dilakukan agar proyek pembangunan dapat terlaksana secara maksimal dan sesuai target.
Selain itu, pelaksanaan konstruksi perumahan diharapkan dapat mempertimbangkan kelayakan rumah agar nyaman dan aman ditinggali, serta memperhatikan kelengkapan sarana prasarana, dan utilitas umum penunjang.
Ia juga menyadari bahwa kawasan kumuh, baik di perkotaan maupun pedesaan, saat ini masih menjadi tantangan besar. Maka dari itu, kegiatan ini menjadi krusial dalam upaya bersama untuk meningkatkan kualitas permukiman dan penataan lingkungan yang lebih bersih, sehat, dan aman.
"Oleh karena itu, saya mengajak kita semua untuk berkolaborasi, berpartisipasi, dan mendukung terwujudnya permukiman yang layak huni, berkelanjutan, meningkatkan kualitas hidup masyarakat," jelasnya.
Ketua panitia forum OPD yang juga Sekretaris Dinas PRKP Provinsi Banten Rinto Yuwono mengatakan, tujuan kegiatan FOPD ini adalah untuk menyelaraskan program kerja prioritas dengan usulan dari kabupaten dan kota. Termasuk untuk mempertajam target kinerja serta dalam rangka mengoptimalkan capaian dan sasaran.
"Peserta FOPD sebanyak 84 orang dari perwakilan daerah serta pemerintah pusat," katanya.
