Gubernur Banten, Andra Soni menegaskan komitmen Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten dalam menjamin pemerataan akses pendidikan bagi seluruh masyarakat. Melalui program prioritas Banten Cerdas, Pemprov Banten memperluas kebijakan Sekolah Gratis sebagai bentuk pemenuhan hak dasar warga atas pendidikan.
Hal itu disampaikan Andra Soni saat Upacara Hari Pendidikan Nasional 2026 di Lapangan Kantor Gubernur Banten, KP3B, Curug, Kota Serang, Senin (4/5/2026). Gubernur menekankan pemerataan pendidikan menjadi kunci mewujudkan masyarakat Banten maju, adil merata, tidak korupsi. Melalui Program Banten Cerdas, Pemprov Banten menghadirkan sejumlah kebijakan strategis, salah satunya Sekolah Gratis bagi siswa di sekolah SMA, SMK dan SKh swasta.
“Pemprov Banten akan terus melaksanakan program-program untuk memberikan akses seluas-luasnya kepada anak-anak Banten agar mendapatkan hak pendidikan,” ujar Andra.
Ia menjelaskan, program tersebut mulai dijalankan pada 2025 akan terus diperluas pada 2026 dengan berbasis evaluasi. Langkah ini dilakukan agar kebijakan tepat sasaran dan memberikan dampak langsung bagi masyarakat yang membutuhkan.
“Tahun pertama kita laksanakan, tahun ini kita evaluasi agar Program Sekolah Gratis semakin efektif dan dirasakan langsung manfaatnya,” katanya.
Tak hanya memperluas akses, Pemprov Banten juga mendorong peningkatan kualitas sekolah yang menjadi mitra program. Pemerataan pendidikan tidak hanya soal akses, tetapi juga kualitas layanan pendidikan yang diterima siswa.
Dalam upaya memperluas jangkauan, Pemprov Banten juga mulai menjajaki kerja sama dengan Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Agama untuk mengakomodasi sekolah berbasis keagamaan, khususnya Madrasah Aliyah (MA).
“Kita ingin memastikan bahwa anak-anak yang memilih pendidikan berbasis agama juga mendapatkan kesempatan yang sama,” ujarnya.
Menurutnya, pendidikan memiliki peran penting dalam mengangkat masyarakat dari kesulitan serta membangun karakter yang adil dan saling menghormati. Ia menegaskan, melalui pendidikan yang merata, Banten diharapkan menjadi daerah yang maju, adil, merata, dan bebas dari praktik korupsi.
Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten Jamaludin menyampaikan, implementasi perluasan Program Sekolah Gratis, termasuk untuk Madrasah Aliyah ditargetkan mulai berjalan pada Juli 2026.
“Kami sedang berkoordinasi dengan Kanwil Kementerian Agama Provinsi Banten. Insya Allah pelaksanaan dimulai bulan Juli,” ujarnya.
Skema pembiayaan program ini masih dalam tahap penghitungan dengan mempertimbangkan kemampuan anggaran daerah. Besaran bantuan akan disesuaikan dengan rata-rata biaya pendidikan yang berlaku di sekolah. Tujuan program ini adalah untuk memastikan tidak ada anak di Banten yang putus sekolah karena kendala ekonomi.
Dalam implementasinya, sekolah yang menjadi mitra program wajib menggratiskan biaya utama pendidikan, seperti SPP dan biaya operasional lainnya. Pemprov Banten juga terus melakukan evaluasi terhadap efektivitas program tersebut, termasuk memastikan sekolah menjalankan kebijakan sesuai ketentuan. Jika ditemukan pelanggaran, pemerintah tidak segan menghentikan kerja sama dengan sekolah terkait.
“Harapannya, semua anak harus sekolah. Tidak boleh ada yang tidak sekolah hanya karena masalah biaya,” ujarnya.
