Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bersama Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) akan menghitung 100 pemerintah daerah termasuk Provinsi Banten dalam pengukuran indeks pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) sebagai bagian tata kelola pengelolaannya.
Deputi Bidang Koordinasi dan Supervisi KPK RI Didik Agung Widjanarko mengatakan, penghitungan indeks pengelolaan BMD KPK RI telah dimulai sejak tahun 2023 yang merupakan bagian dari pelaksanaan peningkatan kinerja pengelolaan BMD.
KPK RI bersama Kemendagri penyusunan regulasi tata cara penghitungan indeks pada tahun 2023. Selanjutnya, KPK telah mendorong pengukuran indeks pada 10 pemerintah daerah sebagai bentuk penajaman MCP pada area pengelolaan BMD.
Pada tahun 2024 ini KPK kembali bersinergi dengan Kemendagri untuk melakukan penghitungan indeks pengelolaan BMD kepada 100 pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota.
"KPK RI berharap kepada seluruh jajaran pemerintah daerah agar terus konsisten dalam komitmen pencegahan tindak pidana korupsi,” tutupnya.
Menanggapi hal tersebut, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten menyatakan pengelolaan BMD di Banten merupakan hal penting tidak hanya berbicara soal tata kelola keuangan daerah saja, termasuk pula aset daerah.
Hal itu diungkapkan Plh Sekda Banten Virgojanti usai mengikuti Rakornas Pengukuran indeks pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) Pemerintah Daerah Tahun 2024 di Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (KPK RI) Jl. Kuningan Persada Jakarta Selatan, Rabu (3/7/2024).
"Berkaitan dengan tata kelola aset ini menjadi hal penting. Bukan hanya persoalan tata kelola keuangan saja, aset daerah juga merupakan bagian yang tidak bisa dipisahkan dari pertanggungjawaban pemerintah daerah," ucap Virgojanti.
Hasil capaian Pemerintah Provinsi Banten atas penghargaan dari KPK RI menekpati peringkat pertama pemerintah daerah dengan sertifikasi tanah BMD terluas tahun 2022-2023 (Dit Korsup Wilayah II).
"Kita dinilai tata kelola asetnya cukup baik oleh KPK. Pemprov Banten melalui BPKAD dalam penguatan pengelolaan aset daerah telah memetakan 4 sasaran strategis, 8 indikator dan 15 sub indikator sasaran yang segera dilaksanakan," tambah Virgojanti.
Sasaran strategis yang dilakukan Banten terhadap pengelolaan BMD, diantaranya melakukan pengelolaan BMD yang akuntabel dan produktif meliputi hasil pemeriksaan BPK atas LKPD terkait BMD dan realisasi penerimaan atas pemanfaatan BMD.
Adapun sasaran strategis kepatuhan pengelolaan BMD terhadap peraturan perundang-undangan meliputi, ketepatan waktu penetapan RKBMD, penyampaian laporan BMD dan ketepatan waktu penyampaian laporan pengawasan pengendalian.
Selanjutnya, sasaran strategis pengawasan dan pengendalian BMD yang efektif meliputi, tindak lanjut rekomendasi temuan BPK RI terkait BMD, tindak lanjut pengelolaan BMD, serta sasaran strategis administrasi BMD yang andal meliputi sertifikasi dokumen kepemilikan BMD.
"Segera akan kita bahas dimana posisi kita sehingga nanti dalam pengelolaan aset menjadi terukur dan mengetahui kinerja kita sampai dimana apakah baik, sangat baik atau kurang baik," tutur Virgojanti.
Virgojanti mengatakan, dengan adanya rakornas ini semoga menghasilkan nilai positif bagi pemerintah daerah termasuk Banten agar tata kelola aset terukur sehingga menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik dan bebas korupsi.
Di kesempatan ini, Virgojanti berharap mendapatkan hasil penilaian capaian yang baik dari indeks pengelolaan BMD.
Selengkapnya di sini
Sumber: Press release Biro Adpimpro Setda Provinsi Banten
