Penjabat (Pj) Gubernur Banten Al Muktabar mengajak seluruh pihak untuk menjaga dan meleatarikan lingkungan. Dampak perubahan lingkungan yang nyata, negara produsen pangan saat ini produksinya untuk pemenuhan kebutuhan pangan sendiri."Isu lingkungan s...
Selengkapnya
Pemerintah Provinsi Banten menggelar Focus Group Discussion (FGD) Rancangan Awal (Ranwal) Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Banten Tahun 2025-2045 dengan akademisi. Melibatkan para Rektor dan akademisi Perguruan Tinggi di Pro...
Selengkapnya
Penjabat (Pj) Gubernur Banten Al Muktabar mengatakan, pihaknya terus melakukan koordinasi dengan Badan Usaha Logistik (Bulog) dan Pemerintah Pusat terkait kenaikan harga beras. Pemprov Banten siap menyalurkan cadangan beras daerah sebanyak 2.139,71 t...
Selengkapnya
Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Republik Indonesia menyatakan Pemerintah Provinsi Banten berada di posisi ke 4 sebagai Pemerintah Daerah yang memiliki realisasi e-Purchasing tertinggi di Nasional. Realisasi e-Purchasing Provinsi Banten di...
Selengkapnya
Penjabat (Pj) Gubernur Banten Al Muktabar melakukan gerakan panen raya padi Kelompok Tani (Poktan) Talang Tani seluas 31 hektar di Kampung Cijablog, Desa Cerukcuk Kecamatan Tanara, Kabupaten Serang, Minggu (17/9/2023).Panen raya padi itu dilakukan da...
Selengkapnya
Penjabat (Pj) Gubernur Banten Al Muktabar disambut hangat oleh warga Kampung Cerocoh, Desa Domas, Kecamatan Pontang saat tiba di lokasi untuk menyalurkan air bersih dan 200 paket sembako, Sabtu (16/9/2023).Dengan membentangkan beberapa kertas karton...
Selengkapnya
Penjabat (Pj) Gubernur Banten Al Muktabar menyalurkan tujuh tangki air bersih ke enam titik di Kecamatan Pontang dan Kecamatan Tirtayasa Kabupaten Serang. Pada kesempatan itu, Al Muktabar juga menyalurkan bantuan sembako sebanyak 1.000 paket untuk en...
Selengkapnya
Penjabat (Pj) Gubernur Banten Al Muktabar mengungkapkan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Banten Tahun Anggaran 2023 menitik beratkan pada pemenuhan belanja daerah yang bersifat wajib, mengikat, mendesak, dan prioritas....
Selengkapnya
