Wakil Gubernur (Wagub) Banten Achmad Dimyati Natakusumah mendorong seluruh desa di Provinsi Banten untuk memanfaatkan lahan tidur yang ada, untuk memperkuat kemandirian pangan.
Hal itu penting dilakukan mengingat saat ini sebagian besar negara-negara di dunia tengah mengalami krisis pangan.
Apalagi, kata Wagub Dimyati, dari pemerintah pusat sendiri sudah memberikan banyak program yang bisa dioptimalkan oleh desa dalam rangka mewujudkan kemandirian pangan dengan memanfaatkan potensi di masing-masing desa.
"Misalnya tadi yang dicontohkan ada desa melon, karena desa tersebut memproduksi banyak melon. Kemudian desa nanas, ikan serta tematik lainnya," kata Wagub Dimyati saat menghadiri Musyawarah Daerah (Musda) I Dewan Pimpinan Daerah Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (DPD Apdesi) Merah Putih Provinsi Banten di Aston Anyer Beach Hotel, Kabupaten Serang, Jumat (7/8/2026).
Dimyati meyakini, program yang sudah berjalan di banyak daerah itu bisa direplika oleh seluruh desa di Provinsi Banten. Apalagi, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT) berasal dari Banten.
"Saya yakin Banten ini menjadi prioritas menjalankan program-program dalam rangka mewujudkan kemandirian desa," katanya.
Kemudian kepada dinas terkait, baik di tingkat Provinsi maupun Kabupaten untuk ikut mendorong terealisasinya program-program itu dengan melakukan koordinasi baik di tingkat pusat sampai tingkat desa.
“Kalau yang sudah siap segera didorong supaya segera dikerjakan, segera ditindaklanjuti supaya nanti hasilnya bisa cepat dan manfaatnya buat desa dan masyarakat. Saya ingin desa yang ada di Provinsi Banten maju dan mandiri,” harapnya.
Sementara itu, Ketua Umum DPP Apdesi Merah Putih Anwar Sadat mengatakan, Musda merupakan bagian dari rangkaian ataupun tata cara berorganisasi ketika kepengurusan dan jabatan sudah selesai.
“Apalagi semenjak transformasi menjadi Apdesi Merah Putih, genapnya di tanggal 25 Agustus ini sudah satu tahun, maka pengurus DPP secara berkala terus melakukan roadshow untuk acara pelantikan ataupun musyawarah daerah di seluruh provinsi di Indonesia dalam rangka melegalkan kepengurusan di masing-masing provinsi untuk Apdesi Merah Putih,” katanya.
Anwar berharap dengan adanya legalitas kepengurusan Apdesi Merah Putih ini bisa melahirkan gerakan yang betul-betul bisa membangun sinergitas, kolaborasi dengan pihak pemerintah pusat.
“Dalam hal ini terkait program bisnis nasional, Apdesi Merah Putih harus menjadi garda terdepan dalam tantangan implementasi, juga dalam evaluasi terkait hal-hal yang di luar konsep dan definisi apa yang menjadi visi dan misi Presiden Prabowo,” paparnya.
Kemudian, Mendes PDT Yandri Susanto memberi pesan kepada peserta Musda I DPD Apdesi Merah Putih Provinsi Banten untuk menjaga kekompakan dan keguyuban dalam rangka mengeksekusi program strategis Presiden Prabowo yang hari ini banyak di desa, salah satunya adalah Koperasi Desa Merah Putih (KDMP).
Terkait dengan program desa tematik, ia menambahkan ada kerja sama antara Kemendes PDT dan Kementerian Kelautan dan Perikanan.
“Itu kan ada RASMINA yaitu untuk budidaya ikan air tawar, bisa ikan lele, ikan nila, ikan bawal tergantung bibitnya yang bisa diadakan dan dikembangkan," ujarnya.
Yandri juga mengatakan, Kemendes PDT memiliki program Swasembada Ekonomi Hijau dan Pangan Terintegrasi (SEHATI).
Program ini tidak mesti desa tematik tapi dalam bentuk desa wisatanya seperti di Kecamatan Padarincang dan di Kecamatan Mandalawangi.
Kemendes PDT juga membuka akses pasar internasional ke 59 negara bagi produk unggulan desa ekspor.
Ada desa ekspor yang telah terbentuk dan mencapai 338 desa dengan nilai transaksi hampir Rp1 triliun.
"Jadi bisa buat desa jahe, desa bawang merah, desa serai, desa pisang, desa melon, desa tomat, desa cabai, semuanya bisa, tergantung potensi desa itu masing-masing sehingga nanti akan jadi terintegrasi," ujarnya.
“Di samping kita memenuhi kebutuhan lokal untuk MBG, untuk KDMP, untuk masyarakat, bisa kita berusaha ekspor dan kami sudah punya offtaker-nya di 59 negara,” katanya menambahkan.
