Penjabat (Pj) Gubernur Banten Al Muktabar menegaskan, Pemerintah Provinsi Banten serius melaksanakan program dan langkah-langkah percepatan penanganan stunting dan gizi buruk sebagai bentuk kesiapan Provinsi Banten dalam mencapai Indonesia Emas 2045.
Hal itu diungkap Al Muktabar saat membuka Rapat Koordinasi Lintas Sektor Pencegahan Penurunan Stunting di Provinsi Banten di Aula Akhlakul Karimah, Pusat Pemerintah Kota Tangerang, Jl Satria Sudirman Kota Tangerang, Rabu (25/9/2024).
“Kita dipandang baik dalam penanganan stunting dan gizi buruk. Melaksanakan langkah sungguh-sungguh dengan pendekatan utama spesifik dan sensitif. Pendekatan ini sangat jelas dan terukur. Menimbang dan mengukur seluruh data balita kita,” ucapnya.
Dengan penanganan yang sungguh-sungguh sesuai arahan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo, Al Muktabar optimis target 14 persen bisa dilakukan bahkan dapat dilampaui.
“Pemprov Banten begitu mendapatkan data, dengan sungguh-sungguh melakukan berbagai pendekatan untuk menurunkan stunting hingga 14 persen,” ucapnya.
Hal itu dilakukan agar program tepat sasaran, maka Pemprov Banten melaksanakan pendataan bayi by name by addres bekerjasama dengan para pemangku kepentingan dan melakukan pendataan penimbangan dan pengukuran dengan alat yang tepat.
“Data by name by address agar tepat dalam melaksanakan agenda kerja,” tegasnya.
“Provinsi Banten 100 persen mengukur dan menimbang semua bayi," tambah Al Muktabar.
Dari pendataan by name by addres yang 100 persen atau 824.212 balita, Pemprov Banten bekerjasama dengan Posyandu dan PKK dalam percepatan penanganan stunting dan gizi buruk.
“Kita melakukan intervensi dengan data by name by address. Juga memantau agenda kerja intervensi melalui e-dasawisma,” jelas Al Muktabar.
Diungkapkan Am Muktabar, melalui Dapur PKK, intervensi anak stunting dan gizi buruk melalui program makanan bergizi atau program makanan tambahan berbasis data by name by address.
Hal tersebut dilakukan Pemprov Banten dengan cara melakukan intervensi spesifik dan sensitif.
Pemprov Banten telah siapkan pembiayaan kesehatan berbasis asuransi BPJS kesehatan dalam penanganan kesehatan. Saat ini cakupan universal health care (UHC) telah mencapai 99 persen.
Masih menurut Al Muktabar, untuk memantau intervensi terhadap penanganan anak stunting dan gizi buruk, Pemprov Banten bekerjasama dengan Universitas Indonesia mengembangkan aplikasi e-dasawisma.
Melalui aplikasi ini, intervensi yang telah dilakukan terpantau. Sehingga jika ada hambatan bisa terpantau dan teranalisa.
Di tempat yang sama, Staf Ahli Bidang Pemanfaatan Sumberdaya Kemaritiman Kemenko PMK, Budiono Subambang mengapresiasi atas program dan langkah-langkah yang telah dilakukan oleh Pemprov Banten.
“Capaian target-target pembangunan nasional terutama penanganan stunting, gizi buruk, dan kemiskinan ekstrem, Alhamdulillah prestasi pencapaiannya bagus,” ucapnya.
Menurutnya, capaian itu tidak mudah melainkan hasil kerja keras bersama mulai dari perencanaan, pelaksanaan, kemudian diinformasikan.
Selanjutnya, mampu mengkolaborasikan dan mengkoordinasikan para pemangku kepentingan dalam mencegah dan mempercepat penurunan stunting.
“Terima kasih kepada Provinsi Banten,” ungkap Budiono.
