Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten mendorong pengembangan energi terbarukan, khususnya panas bumi (geothermal), tidak hanya sebagai sumber energi bersih, tetapi juga menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi daerah.
"Tadi kita baru mengikuti kegiatan yang diselenggarakan Asosiasi Panas Bumi Indonesia (Indonesian Geothermal Association/INAGI)," ungkap Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Banten Budi Santoso pada The 12th Indonesia International Geothermal Convention and Exhibition (IIGCE) 2026 di Jakarta International Convention Center (JICC), Jakarta, Rabu (19/8/2026).
Sementara itu, Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Banten Ari James Faraddy mengatakan, pengembangan energi terbarukan menjadi semakin penting di tengah ketidakpastian geopolitik global dan potensi gangguan rantai pasokan energi fosil. Oleh karena itu, percepatan transisi menuju energi bersih perlu terus didorong melalui sinergi pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
Dalam pertemuan dengan INAGI, dibahas arah kebijakan dan target pengembangan energi baru terbarukan (EBT), termasuk komitmen menuju Net Zero Emission pada 2050–2060 serta target EBT dalam RUPTL 2025–2035 yang mencapai 70–75 persen.
Selain itu, kata Ari, pengembangan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) hingga 100 GW dan penambahan kapasitas panas bumi sebesar 5,2 GW menjadi bagian dari arah pengembangan energi terbarukan nasional.
Ari menyampaikan, Indonesia memiliki potensi panas bumi yang sangat besar, mencapai sekitar 27–30 GW dan merupakan salah satu yang terbesar di dunia. Namun, pemanfaatannya saat ini masih relatif kecil, yakni sekitar 2,2 persen.
Menurutnya, pengembangan potensi panas bumi membutuhkan penyederhanaan regulasi dan peningkatan kepastian investasi. Beberapa hal yang menjadi pembahasan antara lain rencana revisi sejumlah regulasi, penerapan sistem lelang satu tahap, kemudahan perizinan, serta pemberian insentif perpajakan bagi investor.
“Pemerintah daerah perlu dilibatkan sejak tahap awal pengembangan proyek. Dengan keterlibatan sejak awal, berbagai potensi hambatan sosial maupun regulasi di lapangan dapat diantisipasi,” ujar Ari.
Pemprov Banten juga pengembangan panas bumi tidak sekadar diarahkan untuk menghasilkan listrik. Pemanfaatan juga dapat dikembangkan untuk menciptakan efek perekonomian masyarakat.
Pemanfaatan tersebut antara lain dapat mendukung proses pengeringan komoditas pertanian seperti kopi, pengembangan industri petrokimia, hingga pemanfaatan kandungan mineral ikutan seperti silika.
“Geothermal tidak sekadar penyedia daya listrik, tetapi juga dapat menjadi instrumen untuk menciptakan lapangan kerja, mendorong inovasi teknologi, serta memberikan dampak ekonomi langsung pada sektor lokal,” katanya.
Dalam kesempatan tersebut juga dibahas perjalanan pengembangan panas bumi di Indonesia yang telah mencapai satu abad sejak 1926. Momentum tersebut menjadi bagian dari peringatan 100 tahun panas bumi Indonesia yang ditandai dengan berbagai agenda, termasuk penandatanganan pencapaian proyek panas bumi.
Pemprov Banten mendukung pengembangan wilayah kerja panas bumi sebagai bagian dari upaya memperkuat ketahanan dan kedaulatan energi sekaligus mendukung transisi energi nasional. Dukungan tersebut antara lain diwujudkan melalui penetapan Wilayah Kerja Panas Bumi (WKP) di wilayah Banten, seperti WKP Kaldera Danau Banten/Rawa Danau dan WKP Gunung Endut.
Pemprov Banten juga aktif melakukan pendekatan dan komunikasi dengan masyarakat di sekitar wilayah pengembangan untuk memastikan pelaksanaan proyek berjalan baik serta memberikan manfaat bagi masyarakat lokal.
Ari menegaskan, keterlibatan pemerintah daerah dan masyarakat menjadi bagian penting dalam memastikan pengembangan energi terbarukan dapat berjalan secara berkelanjutan.
“Pemprov Banten mendukung penuh pengembangan panas bumi sebagai bagian dari proyek strategis nasional. Kita terus melakukan pendekatan dan komunikasi kepada masyarakat lokal agar proses pengembangan berjalan lancar dan manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat," ujarnya.
