Wakil Gubernur (Wagub) Banten Achmad Dimyati Natakusumah menyampaikan apresiasi kepada DPRD Provinsi Banten atas prakarsa penyusunan Raperda Penyelenggaraan Pendidikan. Ia menilai inisiatif tersebut sebagai bentuk komitmen bersama dalam memperkuat fondasi pembangunan sumber daya manusia melalui penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas, berkeadilan, inklusif, dan memiliki kepastian hukum.
Demikian hal itu disampaikan Achmad Dimyati Natakusumah saat menghadiri Rapat Paripurna DPRD Provinsi Banten dengan agenda Penyampaian Pendapat Gubernur terhadap Penjelasan DPRD atas Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) usul DPRD tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Gedung DPRD Provinsi Banten, Kota Serang, Kamis (2/7/2026).
"Saya menilai melalui pendidikan dapat mencetak manusia yang bijak, dan dengan bijak dapat mencari solusi dari sebuah permasalahan," ungkap Dimyati.
Selanjutnya, Dimyati menuturkan pendidikan merupakan investasi jangka panjang yang menentukan kemajuan daerah. Oleh karena itu, setiap regulasi yang dibangun harus mampu menjawab tantangan perkembangan zaman, kebutuhan dunia usaha dan dunia industri, serta tetap berlandaskan pada nilai-nilai karakter, budaya, dan kearifan lokal masyarakat.
"Pemerintah Provinsi Banten memandang bahwa pendidikan merupakan investasi strategis yang menentukan daya saing daerah pada masa yang akan datang," katanya.
Pada kesempatan itu, Dimyati juga menuturkan terdapat sejumlah hal yang harus diperhatikan dalam Raperda tersebut. Di antaranya terkait tingkatan pendidikan, lama pendidikan, kualitas mutu pendidikan, akses pendidikan dan prestasi pendidikan.
"Selain itu, yang harus diperhatikan itu motivasi pendidikan, sarana dan prasarana pendidikan, kompetensi tenaga pendidik, dan metode pendidikan," imbuhnya.
Lebih lanjut, Dimyati juga berharap dalam pembahasan Raperda tersebut nantinya juga dapat difokuskan dalam tujuan dari pendidikan. Sehingga dapat memberikan dampak positif bagi generasi selanjutnya.
"Kami harap Raperda ini harus menyeluruh dan termasuk output pendidikan, yakni nilai moral, karakter, berprestasi dan untuk masa depan generasi," jelasnya.
Sementara, terkait dengan pemandangan umum fraksi-fraksi terhadap Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025. Pemerintah mengapresiasi seluruh fraksi atas berbagai masukan serta dukungan terhadap capaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI untuk kesepuluh kalinya sebagai hasil sinergi antara eksekutif dan legislatif dalam menjaga tata kelola keuangan daerah.
Dimyati juga menyampaikan, Pemprov Banten terus berkomitmen untuk memperkuat reformasi birokrasi, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan APBD, serta mengoptimalkan pendapatan daerah melalui berbagai inovasi pelayanan dan penguatan sinergi dengan seluruh pemangku kepentingan.
"Mari kita sama-sama mengedepankan value for money, jadi sekecil apa pun anggaran itu bisa menaikkan perekonomian dan pendapatan daerah. Sehingga kita harus memiliki kesamaan visi dan misi," katanya.
