Menteri Dalam Negeri (Mendagri) RI mengeluarkan surat edaran yang diintruksikan pada kepala daerah Provinsi maupun Kabupaten/Kota tentang Kejadian Luar Biasa (KLB) Polio.
Maka dari itu, Mendagri RI mengimbau masing-masing daerah melaksanakan Pekan Imunisasi Nasional (PIN) Polio dalam rangka penanggulanagan KLB Polio. Intruksi tersebut tertuang dalam Surta Edaran Nomor 400.5.1/2819/SJ
Hal tersebut perlu dilakukan dengan mempertimbangkan adanya situasi KLB Poliomyelitis atau Polio pada tujuh Provinsi yaitu Provinsi Aceh, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Papua Tengah, Papua Pegunungan dan Provinsi Papua Selatan, serta terdapat 32 Provinsi dengan 399 Kabupaten/K ota yang memiliki risikotinggi Polio.
Maka dari itu, perlu dilakukan pemebrian imunisasi secara masif melalui kegiatan PIN Polio dengan cakupan tinggi dan merata untuk memutus transmisi penyebara virus Polio.
Mendagri RI juga mengintruksikan Gubernur dan bupati/walikota untuk mendukung dan mengoptimalkan capaian pelaksanaan PIN Polio dengan sasaran seluruh anak usia 0-7 tahun tanpa melihat status imunisasi sebelumnya.
Pelaksanaan PIN Polio perlu dilakukan dalam dua tahap
PIN Polio tahap pertama dimulai pada 27 Mei 2024 di enam Provinsi di Indonesia yaitu Provinsi Papua, Provinsi Papua Tengah, Provinsi Papua Selatan, Provinsi Papua Pegunungan, Provinsi Papua Barat, dan Provinsi Papua Barat Daya.
PIN tahap dua dimulai pada 23 Juli 2024 di 27 Provinsi yaitu Provinsi Sumatera Barat, Provinsi Riau, Provinsi Kepulauan Riau, Provinsi Jambi, Provinsi Bengkulu, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Provinsi Sumatera Selatan, Provinsi Lampung, Daerah Khusus Jakarta, Provinsi Banten, Dl Yogyakarta (Kecuali Kabupaten Sleman), Provinsi Bali, Provinsi Nusa Tenggara Barat.
Provinsi Nusa Tenggara Timur, Provinsi Kalimantan Barat, Provinsi Kalimantan Tengah, Provinsi Kalimantan Timur, Provinsi Kalimantan Selatan, Provinsi Kalimantan Utara, Provinsi Sulawesi Selatan, Provinsi Sulawesi Barat, Provinsi Sulawesi Tenggara, Provinsi Sulawesi Tengah, Provinsi Sulawesi Utara, Provinsi Gorontalo, Provinsi Maluku, dan Provinsi Maluku Utara.
Selanjutnya, menetapkan KLB Polio bagi daerah yang melaporkan adanya kasus Polio sebagai keadaan kahar/force majeure.
Penganggaran penanggulangan Polio di daerah dapat menggunakan Sebagian alokasi anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT) dan dana Otonomi Khusus, serta mengoptimalkan Dana Alokasi Khusus (DAK) non Fisik khususnya Bantuan Operasional Kesehatan (BOK), berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Menetapkan status Kejadian KLB Polio bagi daerah yang melaporkan adanya kasus Polio sebagai keadaan kahar/force majeure.
Penganggaran untuk penanggulangan Polio di daerah dapat menggunakan Sebagian alokasi anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT) dan dana Otonomi Khusus.
Serta mengoptimalkan Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik khususnya Bantuan Operasional Kesehatan (BOK), berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
