Wakil Gubernur (Wagub) Banten Achmad Dimyati Natakusumah menegaskan, penguatan budaya integritas di sektor pendidikan harus dilakukan secara bersama-sama oleh seluruh pihak. Langkah ini menjadi bagian dari upaya strategis untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045.
Hal itu disampaikan Wagub Dimyati usai menghadiri Peluncuran Indeks Integritas Pendidikan Tahun 2026 yang digelar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Gedung Juang KPK, Jakarta, Selasa (6/10/2026). Kegiatan tersebut turut dihadiri oleh Pimpinan KPK, sejumlah menteri, kepala daerah, serta tamu undangan lainnya.
Dalam kesempatan tersebut, Wagub Dimyati menyampaikan bahwa hasil Survei Penilaian Integritas (SPI) Pendidikan Provinsi Banten pada tahun 2026 mengalami peningkatan dibandingkan dua tahun sebelumnya.
"Alhamdulillah, skor kita sudah meningkat dari 70,56 pada tahun 2024 menjadi 71,88 di tahun 2026. Mudah-mudahan ke depan posisinya bisa naik menjadi adaptif," ungkap Wagub Dimyati.
Ia menjelaskan, terdapat lima tingkatan dalam Indeks Integritas Pendidikan, yakni rentan, korektif, adaptif, kuat, dan tangguh. Saat ini, Provinsi Banten masih berada pada kategori korektif. Oleh karena itu, capaian tersebut diharapkan dapat terus dipacu hingga mencapai tingkat adaptif, bahkan kuat.
"Ini yang perlu dipacu bersama-sama supaya meningkat ke level adaptif. Syukur-syukur bisa menjadi kuat," tuturnya.
Lebih lanjut, Wagub Dimyati menegaskan bahwa penguatan integritas pendidikan merupakan tanggung jawab lintas sektor. Peningkatan indeks tidak hanya dimaknai sebagai capaian angka, tetapi sebagai upaya nyata dalam membangun budaya berintegritas serta menekan potensi praktik korupsi.
"Kita perkuat dan jaga bersama-sama indeks itu. Tujuannya untuk menghilangkan budaya korupsi, kolusi, serta sikap main-main, dan mengubahnya menjadi budaya kerja yang berintegritas," tegasnya.
Ia juga berharap budaya integritas dapat ditanamkan sejak dini untuk membentuk generasi yang mencintai bangsa dan negaranya. Upaya tersebut perlu diwujudkan mulai dari tahap perencanaan yang matang hingga kolaborasi berkelanjutan.
Pemerintah Provinsi Banten juga mendorong penguatan kurikulum muatan lokal yang berfokus pada pendidikan karakter.
"Melalui muatan lokal ini, kita ingin menjadikan anak-anak dan para guru berintegritas. Tujuannya agar lingkungan pendidikan menjadi wilayah yang bebas dari korupsi dan memiliki budaya kerja nyata yang baik. Tentunya, semua itu membutuhkan dukungan dan kolaborasi semua pihak," jelas Wagub Dimyati.
Sementara itu, Ketua KPK Setyo Budiyanto dalam sambutannya menekankan bahwa pencegahan korupsi harus dimulai dari ruang kelas agar tindak pidana korupsi dapat ditekan di masa depan. Menurutnya, pembangunan karakter generasi muda harus menjadi perhatian utama.
"Kalau ini sudah kita lakukan, mudah-mudahan bisa memperkuat budaya integritas, serta menjaga dan mewariskannya kepada generasi berikutnya," ujar Setyo.
Ia juga mengumumkan bahwa hasil SPI Pendidikan Nasional Tahun 2026 tercatat di angka 73,30 atau masuk dalam kategori adaptif. Angka ini mengalami kenaikan dibandingkan tahun 2024 yang berada di skor 69,50.
"Kita bersyukur skornya sudah cukup tinggi dan berada pada posisi adaptif," pungkasnya.
