Gubernur Banten Andra Soni bersama Wakil Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) RI Sonny Harry Budiutomo Harmadi memimpin Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) Provinsi Banten dalam rangka penguatan dukungan pelaksanaan Sensus Ekonomi (SE) 2026 di Pendopo Gubernur Banten, KP3B, Curug, Kota Serang, Selasa (4/8/2026).
Andra Soni menegaskan Sensus Ekonomi 2026 merupakan agenda strategis nasional yang membutuhkan dukungan seluruh pemangku kepentingan. Menurutnya, sensus menjadi upaya bersama untuk menghadirkan gambaran utuh mengenai kondisi perekonomian daerah, perkembangan dunia usaha, potensi sektor-sektor ekonomi, hingga berbagai perubahan aktivitas ekonomi masyarakat.
“Sensus Ekonomi merupakan upaya bersama untuk menghadirkan gambaran yang utuh mengenai kondisi perekonomian, perkembangan dunia usaha, potensi sektor-sektor ekonomi, serta berbagai perubahan yang terjadi dalam aktivitas ekonomi masyarakat,” kata Andra Soni.
Ia mengatakan, data yang akurat akan menjadi landasan pemerintah daerah dalam menyusun kebijakan pembangunan yang lebih tepat sasaran, mulai dari mendorong investasi, memperkuat UMKM, meningkatkan produktivitas, memperluas kesempatan kerja, mengembangkan ekonomi kreatif, hingga mengurangi kesenjangan pembangunan antarwilayah.
“Dengan data yang lengkap, pemerintah daerah dapat menyusun kebijakan yang lebih tepat sasaran dalam mendorong investasi, memperkuat UMKM, meningkatkan produktivitas, memperluas kesempatan kerja, mengembangkan ekonomi kreatif, serta mengurangi kesenjangan pembangunan antarwilayah,” ujarnya.
Andra Soni mengatakan rakor untuk menyamakan persepsi seluruh pemangku kepentingan, memperkuat koordinasi, serta memastikan seluruh tahapan pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 di Provinsi Banten berjalan optimal. “Kita dapat menyamakan persepsi, memperkuat koordinasi, serta memastikan seluruh tahapan pelaksanaan Sensus Ekonomi dapat berjalan dengan baik,” ucapnya.
Sementara itu, Wakil Kepala BPS RI Sonny Harry Budiutomo Harmadi menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Provinsi Banten atas dukungan terhadap pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026. Menurutnya, sensus merupakan “general check-up ekonomi bangsa” yang menghasilkan data sebagai dasar penyusunan kebijakan pembangunan.
Sonny menjelaskan, Provinsi Banten memiliki posisi strategis sebagai ekonomi terbesar ketujuh di Indonesia, penghubung Pulau Jawa dan Sumatera, serta provinsi dengan realisasi investasi terbesar keempat secara nasional. Namun demikian, ia mengingatkan agar percepatan pendataan terus dilakukan karena capaian pendataan di Provinsi Banten masih berada di bawah rata-rata nasional.
“Progres pendataan SE2026 di Provinsi Banten masih berada di bawah capaian nasional dan memerlukan perhatian serta upaya bersama,” ujarnya.
Menurut Sonny, percepatan pendataan membutuhkan dukungan aktif pemerintah daerah beserta seluruh OPD, pemerintah kabupaten/kota, hingga pemerintah desa dan kelurahan, terutama dalam membuka akses pendataan di kawasan industri, perumahan elit, apartemen, pusat perbelanjaan, serta perusahaan-perusahaan besar yang belum memberikan respons.
Turut hadir dalam rakor ini Kepala BPS Provinsi Banten Yusniar Juliana, Sekretaris Daerah Provinsi Banten Deden Apriandhi Hartawan, seluruh Pimpinan Tinggi BPS RI, para Kepala BPS kabupaten/kota se-Provinsi Banten, serta seluruh Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Banten.
