Gubernur Banten Andra Soni mendorong pengembangan Aparatur Sipil Negara (ASN) agar tidak hanya berorientasi pada peningkatan kompetensi, tetapi juga harus menghasilkan dampak nyata (outcome) bagi masyarakat.
Penguatan manajemen talenta dan pengembangan kapasitas aparatur ini menjadi bagian dari upaya Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten dalam membangun birokrasi profesional yang berorientasi pada hasil.
Komitmen tersebut ditegaskan Gubernur Andra Soni dalam pertemuan strategis di Kantor Pusat Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia (LAN RI) di Jalan Veteran Nomor 10, Jakarta Pusat, Senin (12/10/2026).
Kedatangan rombongan Pemprov Banten disambut langsung oleh Kepala LAN RI Muhammad Taufiq beserta jajaran deputi.
Pertemuan ini secara khusus membahas pengembangan kompetensi melalui program ASN Corporate University (ASN Corpu), pengelolaan karier berbasis manajemen talenta, serta penyiapan aparatur untuk mengisi jabatan strategis di pemerintahan daerah.
Andra Soni menyampaikan, pengembangan kapasitas ASN harus memberikan dampak langsung terhadap kinerja pemerintahan, efektivitas pelaksanaan program pembangunan, dan kualitas pelayanan publik.
“Pengembangan kapasitas aparatur harus benar-benar berdampak pada kinerja pemerintahan dan pelayanan publik,” ujarnya.
Menurut Gubernur Andra Soni, peningkatan kompetensi ASN tidak cukup hanya diukur dari jumlah pelatihan yang diikuti atau pengetahuan yang diperoleh.
Lebih dari itu, aparatur dituntut mampu menerapkan keahliannya untuk mencapai target organisasi, menyelesaikan persoalan masyarakat, dan memastikan program pemerintah memberikan manfaat nyata.
Oleh karena itu, orientasi pada hasil perlu menjadi fondasi utama dalam pengembangan ASN di lingkungan Pemprov Banten.
Setiap program dan kegiatan pemerintahan diharapkan memiliki ukuran capaian yang jelas, bukan sekadar memenuhi tahapan atau kewajiban administrasi.
Penempatan Objektif Berbasis Kompetensi
Selain menekankan capaian kinerja, Gubernur Andra Soni juga menyoroti pentingnya objektivitas dalam penempatan dan pengembangan karier aparatur.
Ia menegaskan, jabatan harus diisi oleh sosok yang memiliki kemampuan dan kompetensi sesuai dengan kebutuhan organisasi.
“Penempatan ASN harus berdasarkan kompetensi dan kemampuan,” tegas Gubernur Andra Soni.
Ia mengingatkan bahwa setiap pejabat memikul tanggung jawab besar dalam menjalankan roda pemerintahan.
Oleh sebab itu, proses penempatan dan pengembangan karier ASN wajib dilakukan secara objektif agar organisasi berjalan efektif dan target pembangunan dapat terwujud.
Untuk mendukung hal tersebut, Pemprov Banten terus mendorong penerapan manajemen talenta sebagai wujud penguatan sistem meritokrasi.
Melalui pendekatan ini, potensi, kompetensi, kinerja, dan rekam jejak ASN menjadi parameter utama dalam pengembangan karier.
Apresiasi dari LAN RI
Di tempat yang sama, Kepala LAN RI Muhammad Taufiq mengapresiasi langkah Pemprov Banten dalam mengembangkan kompetensi aparatur melalui pendekatan ASN Corporate University.
“Kami mengapresiasi pengembangan ASN Corporate University di Banten,” kata Taufiq.
Sebagai informasi, ASN Corpu merupakan sistem pembelajaran yang menyelaraskan pengembangan kompetensi aparatur dengan kebutuhan organisasi serta prioritas pembangunan daerah.
Dengan sistem ini, proses belajar aparatur dipastikan akan bermuara pada perbaikan kinerja dan mutu pelayanan publik.
Dalam pertemuan tersebut, dibahas pula peluang penerapan manajemen talenta melalui proyek percontohan (pilot project) di tingkat desa.
Gagasan ini dinilai dapat menjadi ruang pengembangan pengelolaan aparatur yang adaptif terhadap kebutuhan pelayanan masyarakat di tingkat lokal.
Melalui kolaborasi strategis bersama LAN RI ini, Pemprov Banten berharap dapat mengubah orientasi birokrasi, dari yang sebelumnya sekadar melaksanakan kegiatan, menjadi birokrasi yang menghasilkan capaian terukur.
Turut mendampingi Gubernur Banten dalam kunjungan kerja tersebut, Sekretaris Daerah Provinsi Banten Deden Apriandhi Hartawan, Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Banten Ai Dewi Suzana, Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Provinsi Banten Deni Hermawan, Kepala Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi Setda Provinsi Banten Aan Fauzan Rahman, serta Ketua Tim Penggerak (TP) PKK Provinsi Banten Tinawati Andra Soni.
