Pemerintah Provinsi Banten bersama Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), serta Dinas Pertanian terus memperkuat langkah antisipasi menghadapi dampak fenomena El Nino yang diperkirakan mencapai puncaknya pada Juli hingga Agustus.
Kepala Unit Data dan Informasi Stasiun Meteorologi Maritim Kelas I Merak, Trian Asmarahadi, menjelaskan bahwa El Nino merupakan fenomena meningkatnya suhu permukaan laut di Samudra Pasifik yang menyebabkan berkurangnya curah hujan di Indonesia, termasuk di Provinsi Banten.
Menurutnya, musim kemarau tahun ini datang lebih cepat sekitar satu bulan dibanding kondisi normal. Meski demikian, El Nino tidak berarti hujan akan berhenti sepenuhnya, melainkan intensitas hujan menjadi lebih sedikit sehingga musim kemarau berlangsung lebih panjang.
"Hampir seluruh wilayah Banten akan merasakan dampaknya. Namun wilayah Banten Utara diperkirakan mengalami musim kemarau lebih awal dan lebih lama dibanding wilayah selatan," ujar Trian dalam talkshow yang diselenggarakan Diskominfo SP Banten.
Ia menambahkan, kondisi tersebut berpotensi berdampak pada berbagai sektor, terutama pertanian, perikanan, hingga ketersediaan air bersih. Cuaca yang lebih panas juga meningkatkan risiko dehidrasi, kekeringan, serta gangguan terhadap pasokan energi.
BMKG mengimbau masyarakat untuk lebih bijak menggunakan air dan listrik, serta rutin memperbarui informasi cuaca sebagai langkah antisipasi terhadap berbagai kondisi cuaca ekstrem.
Sementara itu, Sekretaris BPBD Provinsi Banten, Hery Yulianto, mengatakan BPBD telah menyusun rencana kontinjensi kekeringan sebagai langkah antisipasi menghadapi dampak fenomena El Nino. Dokumen tersebut merupakan salah satu dari 14 rencana kontinjensi yang disiapkan BPBD untuk menghadapi berbagai potensi bencana di Provinsi Banten.
Menurut Hery, penetapan status darurat kekeringan akan dilakukan apabila hasil kajian di lapangan menunjukkan kondisi yang memenuhi ketentuan penanggulangan bencana. Setelah status darurat ditetapkan, rencana kontinjensi akan diubah menjadi rencana operasi.
"Kami terus memantau dampak El Nino, mulai dari potensi kekeringan, kebakaran hutan dan lahan, gangguan kesehatan masyarakat, hingga pemenuhan kebutuhan air bersih," ujarnya.
BPBD juga telah membentuk satuan tugas (satgas) dan memperkuat kolaborasi dengan berbagai instansi, seperti Kementerian Kehutanan, Polda Banten, perguruan tinggi, serta pemerintah kabupaten/kota.
Apabila terjadi kekeringan ekstrem, BPBD akan berkoordinasi dengan BNPB, TNI Angkatan Udara, BPBD DKI Jakarta, dan BPBD Jawa Barat untuk pelaksanaan operasi modifikasi cuaca.
Selain itu, BPBD telah memetakan wilayah yang berpotensi mengalami kekeringan serta menyiapkan skema distribusi air bersih bagi masyarakat terdampak.
Hery menjelaskan, pendistribusian air bersih melalui Belanja Tidak Terduga (BTT) dapat dilakukan setelah pemerintah menetapkan status darurat bencana. Salah satu syaratnya, minimal dua kabupaten atau kota telah menetapkan status darurat, sehingga Pemerintah Provinsi Banten dapat mengajukan penggunaan anggaran BTT dan membentuk tim penanganan darurat di lokasi terdampak.
Ia menambahkan, implementasi kewenangan penanggulangan bencana mengacu pada ketentuan yang berlaku dan dilaksanakan secara fleksibel sesuai kondisi di lapangan, sehingga pemerintah provinsi dapat memberikan dukungan kepada pemerintah kabupaten dan kota apabila diperlukan.
Di sisi lain, BPBD juga terus memperkuat kapasitas sumber daya manusia melalui program BPBD Goes to Campus yang bekerja sama dengan sejumlah perguruan tinggi.
Dalam program tersebut, mahasiswa diberikan pembekalan teori dan praktik kebencanaan, kemudian didorong menjadi Duta BPBD agar dapat berperan aktif dalam upaya mitigasi dan penanganan bencana di lingkungan masing-masing.
Hery mengajak masyarakat untuk ikut berperan dalam mengurangi risiko kekeringan dengan menerapkan gaya hidup yang ramah lingkungan, seperti menghemat penggunaan air, memperbanyak ruang terbuka hijau, membuat lubang biopori, serta menanam pohon di lingkungan sekitar.
"Bencana merupakan tanggung jawab bersama. Mari kita menjadi masyarakat yang lebih bijak dalam memanfaatkan air dan bersama-sama membangun ketangguhan menghadapi bencana," terangnya.
Di sektor pertanian, Dinas Pertanian Provinsi Banten telah menyiapkan sejumlah langkah untuk menjaga produktivitas lahan selama musim kemarau. Upaya tersebut antara lain:
Melalui berbagai langkah mitigasi tersebut, Pemerintah Provinsi Banten berharap dampak El Nino terhadap masyarakat, khususnya petani, dapat diminimalkan. Pemerintah juga mengajak seluruh masyarakat untuk menjadikan kesiapsiagaan sebagai budaya bersama, karena menghadapi bencana merupakan tanggung jawab seluruh elemen masyarakat.
