Penjabat (Pj) Gubernur Al Muktabar menyatakan bahwa Pemerintah Provinsi Banten terus menjaga stabilitas harga dan ketersediaan pangan guna menekan angka inflasi di Provinsi Banten. Pemprov Banten terus mengamati beberapa komoditi yang bisa mempengaruhi inflasi kemudian akan mengkomunikasikan rumus secara cermat untuk menanganinya.
“Secara Nasional Banten berada di 3,77 persen secara y-on-y yang artinya kita berada di bawah rata-rata Nasional. Dan seusai Libur Lebaran 2023 ini, kita akan coba lebih perhatikan lagi ketersediaan pangan dan harga yang ada di pasar,” jelasnya usai mengikuti Rapat Pengendalian Inflasi yang dipimpin Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia M Tito Karnavian secara virtual di Pendopo KP3B Curug, Kota Serang. Senin, (8/5/2023).
Dalam kesempatan itu, Al Muktabar menjelaskan setelah Libur Lebaran 2023 dan melewati beberapa hari penting lainnya. Provinsi Banten mengalami lonjakan mobilisasi pada beberapa komoditas pangan.
“Terkait dengan posisi kemarin di bulan puasa maupun hari-hari besar lainnya, kebutuhan masyarakat Banten terus meningkat,” ungkapnya.
Maka dari itu, jelas Al Muktabar, Pemerintah Provinsi Banten memiliki sejumlah upaya strategis dalam menekan kenaikan harga dan ketersediaan bahan pokok yang disebabkan dengan meningkatnya kebutuhan masyarakat.
“Terkait dengan posisi kemarin di bulan puasa maupun hari-hari besar lainnya, kebutuhan masyarakat Banten terus meningkat. Maka dengan ini kebijakan bersama antar Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sangat diperlukan dalam melakukan analisis kebutuhan masyarakat,” ungkapnya.
Dengan berkolaborasi antara Pemerintah Daerah dan Pusat untuk menerapkan kebijakan yang bisa menekan harga komoditi, ketersediaan pangan terutama dalam menekan inflasi.
“Seperti minyak goreng, cabe, bawang merah, bawang putih yang terkadang harga atau ketersediaannya bisa saja berubah. Kita bisa melakukan langkah-langkah yang mengintervensi subsidi atas kewenangan daerah yang bisa dilakukan, sesuai peraturan yang berlaku,” jelasnya.
Al Muktabar juga menyampaikan untuk terus melakukan koordinasi antar OPD dan stakeholder lainnya dalam memberikan bantuan pangan yang diharapkan penerimanya bisa sesuai target berdasarkan informasi dan data yang sesuai.
“Upaya kita dalam pengendalian juga dilakukan melalui pemberian bantuan yang sesuai target. Sehingga bisa meminimalisir kebutuhan masyarakat yg memicu inflasi,” jelasnya.
“Dan koordinasi dengan TNI/Polri juga kita tingkatkan untuk pengawalan dalam rangka percepatan target terutama penyaluran beras yang sudah bergulir dan bisa memeriksa kecepatan dan ketepatan pada penerima manfaat,” tambahnya.
Al Muktabar juga menjelaskan, upaya ini juga dilakukan sebagai langkah untuk mengevaluasi APBD untuk Kabupaten/Kota di Provinsi Banten yang secara tidak langsung bisa menangani kebutuhan masyarakat yang terus meningkat.
Kemudian terus melakukan operasi pasar yang bertujuan untuk mengetahui ketersediaan dan memantau harga bahan pokok yang berlaku di pasar.
“Dan langkah yang paling konkret yang terus kita upayakan dan kita tingkatkan yakni operasi pasar untuk mengetahui stok dan harga bahan pokok yang tersebar di masyarakat,” ungkapnya.
Dengan berbagai upaya srtaregis yang terus dioptimalkan, Al Muktabar berharap Provinsi Banten mampu menekan angka inflasi dari berbagai sektor terutama sektor pangan yang terdiri dari beberapa komoditi yang terkadang terus mengalami peningkatan.
“Jadi dengan fokus seperti ini statistiknya terus kita analisis komoditi apa yang harus kita lakukan upaya dalam mengurangi peningkatannya,” pungkasnya.
