Pemerintah Provinsi Banten menggelar Focus Group Discussion (FGD) Rancangan Awal (Ranwal) Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Banten Tahun 2025-2045 dengan akademisi. Melibatkan para Rektor dan akademisi Perguruan Tinggi di Provinsi Banten.
Penjabat (Pj) Gubernur Banten Al Muktabar mengungkapkan pentingnya mempersiapkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang unggul untuk menyongsong bonus demografi satu abad usia bangsa Indonesia pada tahun 2045 nanti.
“Untuk mempersiapkan generasi emas tahun 2045, pondasi dan rangkaian program kerja menuju ke arah sana harus termapping dan terukur dari sini. Karena generesi muda yang akan memandu peta jalan pemerintahan nantinya,” kata Al Muktabar di Pendopo Gubernur Banten, KP3B, Kota Serang, Senin (18/9/2023).
Dikatakan, penyiapan SDM yang unggul itu merupakan salah satu tantangan kita semua. Namun dengan dukungan perkembangan sektor lainnya, penyiapan SDM itu menjadi peluang besar yang bisa dioptimalkan dengan segala penunjang dan instrumen yang dimiliki.
“Hingga tahun 2025, dependency ratio Provinsi Banten sebesar 52,83 persen, yang berarti 100 orang usia produktif menanggung 52-53 orang tidak produktif,” ujarnya.
Selain itu, lanjut Al Muktabar, modal dasar lainnya yang dimiliki yakni kedudukan dan peran Provinsi Banten dalam wilayah yang lebih luas atau posisi geostrategis. Banten merupakan pintu gerbang dan berbatasan langsung dengan wilayah Jakarta.
Selain itu Provinsi Banten juga sebagai penghubung utama jalur perdagangan Sumatera-Jawa, yang merupakan bagian dari sirkulasi perdagangan Asia dan Internasional. Kemudian Banten juga bagian dari Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI).
“Lokasi aglomerasi perekonomian dan permukiman yang potensial serta sejarah mengatakan bahwa Banten titik awal perkembangan ekonomi maritim,” jelasnya.
Maka dari itu, tambahnya, kita semua harus mengoptimalkan berbagai kinerja pembangunan pemerintah dan masyarakat, agar bisa mengurangi angka stunting, pengangguran serta kemiskinan yang ekstrem.
“Kita harus mendorong agenda-agenda kerja pendidikan yang terarah pada vokasi, untuk menurunkan angka pengangguran terbuka, dan itu penciptaan lapangan kerja,” ungkapnya.
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Banten Mahdani menambahkan, FGD bersama para akademisi ini kita harapkan untuk mewujudkan arah kebijakan yang terintegrasi dan harmonis, serta masukan permasalahan kualitas pembangunan.
“FGD bersama akademisi merupakan bagian dari prinsip dan pendekatan perencanaan pembangunan untuk mendapatkan pokok-pokok pikiran, guna mewujudkan arah kebijakan dan sasaran pokok substansi 2025-2045 yang terintegrasi dan harmonis,” ujar Mahdani.
“Diharapkan menyerap hal-hal masukan dan permasalahan isu strategis pembangunan, masukan kualitas pembangunan, masukan arah kebijakan pokok pembangunan serta penyelesaian pokok visi dan misi pembangunan,” pungkasnya.
FGD tersebut dipimpin oleh ibu PJ Sekda moderator, dengan narasumber dari Staf Ahli Menteri PUPR Bidang Investasi dan Perekonomian dan Rektor Untirta Prof. Dr. H. Fatah Sulaeman ST., MT. Bersama para rektor dan para Akademisi lainnya, serta turut hadir Kepala OPD di lingkungan Pemprov Banten.
