Inflasi tahun ke tahun (year on year/ YoY) Desember 2022 Provinsi Banten masuk 5 (lima) besar Nasional terendah. Inflasi YoY di Provinsi Banten sebesar 4,56%. Sedangkan, inflasi nasional mencapai 5,51%. Provinsi dengan inflasi terendah di Indonesia adalah Maluku Utara sebesar 3,47%. Disusul kemudian Papua Barat 3,87%, Sulawesi Utara 4%, DKI Jakarta 4,21 dan Banten 4,56%. Sementara lima provinsi dengan inflasi tertinggi selama tahun 2022 adalah Provinsi Sumatera Barat sebesar 7,43% disusul kemudian Sulawesi Tenggara 7,39, Kalimantan Selatan 6,99%, Riau 6,81% dan Nusa Tenggara Timur 6,65%.
Dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Daerah secara virtual, Senin (09/01/2023), Penjabat (Pj) Gubernur Banten Al Muktabar mendapatkan apresiasi Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia (Memendagri) M Tito Karnavian atas keberhasilannya dalam mengendalikan inflasi di Provinsi Banten. “Minggu lalu, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) inflasi Provinsi Banten Year on Year (YoY) menduduki posisi 8 besar terendah Nasional dengan angka 5,34% di bawah rata-rata Nasional 5,42%. Dan minggu ini berada di posisi 5 besar terendah Nasional sebesar 4,56%, di bawah rata-rata Nasional,” jelas Mendagri Tito.
Dikatakan, Pemprov Banten juga berhasil memanfaatkan dana Belanja Tidak Terduga (BTT) sebagai upaya dalam mengendalikan inflasi di akhir tahun. “Menjelang akhir Desember memang sudah kita perkirakan dapat terjadi kenaikan harga. Hal tersebut sudah kita bahas dengan bisa memanfaatkan dana BTT seperti dalam kegiatan pasar murah. Dan Provinsi Banten sudah mengerjakan paparan itu, terima kasih. Ini bisa kita jadikan pembelajaran bagi kita semua,” ujar Mendagri Tito.
Dalam kesempatan itu, Mendagri Tito memberikan kesempatan kepada Pj Gubernur Banten Al Muktabar untuk memaparkan upaya dan langkah konkrit yang telah dilaksanakan dalam pengendalian inflasi di Provinsi Banten.
Beberapa upaya yang dilakukan Pemprov Banten dalam menekan inflasi di antaranya melaksanakan operasi pasar murah yang telah dilaksanakan sebanyak 85 kali dari bulan Maret hingga Desember 2022.
“Dalam menekan angka inflasi, sebagai kegiatan rutin bagi masyarakat. Kita melakukan operasi pasar murah secara terus menerus yang disinergikan dengan program perlindungan sosial, penurunan stunting dan usaha ekonomi produktif,” jelas Al Muktabar dalam pemaparannya.
Selain mengadakan pasar murah, Pemprov Banten juga melaksanakan sidak ke pasar-pasar secara intens. Juga kunjunan ke distributor agar tidak terjadi penimbunan barang yang nantinya memicu kenaikan angka inflasi.
“Di samping sidak ke pasar-pasar tradisional, kita juga mengakses ke distributornya sehingga stok dan harga barang bisa kita pantau,” jelas Al Muktabar.
Masih menurut Al Muktabar, upaya konkret pengendalian inflasi di Provinsi Banten juga dipicu dari kerja sama antar daerah yang salah satunya memberikan dorongan kepada Badan Usaha Milik Daerah untuk mengoptimalkan kinerjanya sehingga mampu mennyediakan sumber bahan pokok yang dibutuhkan.
“Kemudian kita juga melakukan langkah-langkan yang terukur terkait kerja sama antar daerah yang terus kita optimalkan sehingga bisa membantu kita dalam mempersiapkan berbagai komoditi,” ungkapnya.
Dijelaskan, Provinsi Banten melakukan kolaborasi dalam menekan angka inflasi dengan Tim Pengerak PKK yang jaringan dan kegiatan organisasinya hingga taraf rumah tangga. Salah satunya kolaborasi gerakan tanam yang dimaksudkan agar keluarga bisa mencukupi kebutuhan dalam ketahanan pangan. Bisa langsung dinikmati oleh keluarga.
Selanjutnya, upaya pengendalian inflasi yang dilakukan Pemprov Banten dengan merealisasikan dana Biaya Tidak Terduga (BTT) yang dialokasikan untuk mendukung percepatan pemulihan ekonomi di Provinsi Banten melalui perlindungan sosial seperti bantuan usaha.
“Lalu kita juga menyiapkan dana insentif daerah atas kinerja yang diberikan. Seperti membelikan beras untuk stok pangan,” ungkapnya.
Al Muktabar juga menjelaskan, bahwa Pemprov Banten juga menggunakan APBD secara spesifik guna mendorong subsidi ke sektor yang berkaitan.
“Dan kita juga terus memberikan dukungan transpot dari APBD yang merupakan usaha penekanan angka inflasi.” Jelasnya.
Dari segala upaya yang diterapkan dalam pengendalian Inflasi, menurut Al Muktabar Pemprov Banten terus mencoba hal-hal yang memungkin kan bisa menekan angka inflasi dengan memperkuat kolaborasi antar Kepala Daerah.
“Harapannya Kita terus berkolaborasi dalam mengendalikan inflasi, karena agregat Provinsi ini hasil dari kerja di Kabupaten/Kota. Dan saya harap Kepala Daerah mampu mengetahui persis masalahnya agar kita bisa menggunakan metode yang tepat,” pungkasnya.
