Penjabat (Pj) Gubernur Banten Al Muktabar menyampaikan sejumlah capaian program prioritas pada Rapat Paripurna Penyampaian Nota Pengantar Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Banten Tahun Anggaran 2022 dan Penetapan Pembentukan Susunan Keanggotaan dan Pimpinan Panitia Khusus (Pansus) LKPJ.
Rapat Paripurna yang dihadiri oleh 47 anggota dan pimpinan DPRD Provinsi Banten itu dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Banten Fahmi Hakim, yang turut mendampingi jajaran pimpinan lainnya seperti Budi Prayogo, M Nawa Said Dimyati,
Bahrum HS, dan juga ketua DPRD Banten Andra Soni, Selasa (28/3/2023).
Dalam paparannya Pj Gubernur Al Muktabar mengungkapkan, struktur anggaran tahun 2022 dalam pelaksanaannya sudah berjalan dengan baik dan optimal sesuai dengan indikator-indikator tujuan yang sudah direncanakan sebelumnya.
"Ada empat prioritas pembangunan daerah yang sudah tercapai dengan baik yang meliputi pertumbuhan ekonomi, peningkatan daya saing daerah dan peningkatan kualitas sumber daya manusia serta pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik," kata Al Muktabar.
Berdasarkan indikator makro, lanjut Al Muktabar, menggambarkan tingkat kesejahteraan masyarakat Banten pada tahun 2022 mengalami peningkatan. Hal itu terlihat dari capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) kita yang meningkat dari tahun lalu sebesar 72,72% menjadi 73,32% pada tahun ini.
"Atas pertumbuhan yang di atas rata-rata nasional itu, Provinsi Banten masuk pada urutan delapan besar daerah dengan IPM tertinggi secara nasional," katanya.
Perlu diingat, lanjut Al Muktabar, pembangunan manusia merupakan kunci atau dasar bagi peningkatan indikator lainnya seperti harapan hidup masyarakat, pertumbuhan ekonomi, kesehatan dan juga tingkat kesejahteraan masyarakat.
Al Muktabar menambahkan, peningkatan juga terjadi pada pertumbuhan ekonomi Provinsi Banten, dimana sebelumnya angka pertumbuhan ekonomi kita sempat terkontraksi sampai 4,49% karena adanya Pandemi Covid-19.
"Namun pada tahun 2022 angka pertumbuhan ekonomi kita positif ke angka 5,03%," ungkapnya.
Hal itu tidak terlepas dari upaya Pemprov Banten yang terus menggiatkan penyediaan infrastruktur pendukung konektivitas antar daerah serta pusat-pusat perekonomian masyarakat yang dapat memudahkan arus distribusi barang. Dampak positifnya nilai investasi yang masuk ke Provinsi Banten pada tahun 2022 melebihi target yang telah ditentukan atau mencapai sekitar 130% atau Rp80,2 triliun.
"Dan kita optimis tahun 2023 ini pertumbuhan ekonomi dan investasi yang masuk akan lebih tinggi lagi, terlebih kita sudah membuka wilayah-wilayah pusat industri baru dengan segala infrastruktur penunjangnya," jelasnya.
Kemudian, untuk tingkat pengangguran terbuka selama kurun waktu tiga tahun terakhir menunjukan penurunan yang signifikan, dimana pada tahun 2021 sebesar 8,98%, pada tahun 2022 menurun menjadi 8,09%. "Atau berkurang sekitar 39.000 orang," imbuhnya.
Diungkapkan Al Muktabar, pencapaian itu merupakan hasil kinerja bersama antara eksekutif dengan legislatif selaku penyelenggara pemerintahan daerah dalam rangka pencapaian target rencana pembangunan jangka panjang menengah daerah 2017-2022.
Bahwa gubernur sekaligus Kepala Daerah menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada DPRD paling lambat 3 bulan setelah tahun anggaran berakhir.
"Untuk kemudian dibahas dan diberikan rekomendasi kepada Kepala Daerah untuk selanjutnya digunakan sebagai bahan perbaikan pelaksanaan pemerintahan daerah kedepannya," katanya.
