Penjabat Sekretaris Daerah (Pj Sekda) Provinsi Banten Virgojanti mengatakan langkah strategis perlu disiapkan untuk mengoptimalkan Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan (Rakortekrenbang) Provinsi Banten Tahun 2025. Rencana pembangunan daerah harus dapat saling berkesinambungan.
"Kita mengundang Pemerintah Kabupaten/Kota se-Provinsi Banten dalam rangka membahas usulan kegiatan yang akan dilaksanakan Pemerintah Pusat dan Provinsi di daerah," ungkap Virgojanti usai membuka Rakortekrenbang Provinsi Banten Tahun 2025 di Aston Serang Hotel & Convention Center, Kamis (29/2/2024).
Dikatakan Virgojanti, pihaknya akan menyampaikan hasil Rakortekrenbang Provinsi Banten tersebut ke tingkat nasional. Oleh karena itu, kegiatan ini sebagai wadah dalam mensinkronisasi program kegiatan yang menjadi kebutuhan di daerah.
"Kita ingin usulan kita berkualitas dan benar-benar strategis untuk bisa dilaksanakan di wilayah Provinsi Banten," katanya.
Selain itu, Virgojanti berharap kegiatan ini dapat menghasilkan kesepakatan bersama terhadap program serta rekomendasi untuk memenuhi pencapaian pembangunan nasional sebagai masukan dalam koordinasi teknis Provinsi dan Rakortekbang Nasional.
"Kita ingin mengawal pembangunan yang berkelanjutan, jadi agar target pemerintah pusat terkait mandatory itu kita harus pastikan di daerah dilaksanakan. Melalui Rakortekrenbang ini kita harap yg diusulkan dipastikan menjawab kebutuhan daerah provinsi banten," imbuhnya.
Sementara, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Banten, Mahdani menyampaikan Rakortekrenbang tersebut dilaksanakan mulai 29 Februari hingga 1 Maret 2024 dengan pembahasan sebanyak 31 desk yang telah ditentukan, terkait, urusan, indikator makro dan kewilayahan.
"Kegiatan Rakortekbang ini untuk mematangkan usulan yang disampaikan oleh OPD provinsi dan Kabupaten/kota, serta mempertahankan 20 kegiatan kewenangan nasional yg ada di Banten yang telah diusulkan," ujarnya.
Selanjutnya, Mahdani juga mengungkapkan kegiatan ini juga bertujuan untuk menyelaraskan program atau kegiatan, baik itu dari Pemerintah Pusat, Provinsi hingga Pemerintah Kabupaten/Kota.
Tujuannya agar saat pembahasan pada rakortekbang nasional tanggal 4 -7 maret 2024 di Surabaya usulan Provinsi Banten kepada Kementerian-kementerian bisa diterima semuanya
"Ini juga dalam rangka menarik sebanyak-banyanya APBN masuk ke Provinsi Banten, sehingga bisa mempercepat kesejahteraan masyarakat Banten," pungkasnya.
