Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten kembali meraih predikat Provinsi Layak Anak (Provila) untuk kelima kalinya secara berturut-turut sejak 2019, selama digelar Penghargaaan Layak Anak.
Predikat Provila juga diraih Pemprov Banten pada 2021, 2022, 2023, dan 2025.
Penghargaan dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) Republik Indonesia itu diserahkan langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno dan Menteri PPPA Arifah Fauzi kepada Gubernur Banten Andra Soni pada Malam Penganugerahan Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) Tahun 2025 di Ballroom HM Rasjidi Kementerian Agama RI, Jakarta, Jumat (8/8/2025) malam.
Gubernur Banten Andra Soni menyampaikan rasa syukur atas capaian ini dan menegaskan komitmen untuk terus memperkuat sinergi bersama seluruh pemangku kepentingan.
“Alhamdulillah, Provinsi Banten kembali meraih predikat Provinsi Layak Anak untuk kelima kalinya secara berturut-turut. Ini hasil kerja keras teman-teman Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AKKB) dan Gugus Tugas serta OPD terkait lainnya yang akan terus kita pertahankan dan tingkatkan,” ujar Andra Soni
Andra Soni menambahkan, pihaknya menargetkan ke depan seluruh kabupaten/kota di Provinsi Banten meraih kategori Utama demi mendukung visi Indonesia Layak Anak (IDOLA) 2030 sehingga anak-anak dapat tumbuh dan berkembang secara optimal.
“Kami terus berkolaborasi dengan seluruh kabupaten/kota agar setiap daerah menjadi Kota Layak Anak kategori utama,” ujarnya.
Di lokasi yang sama, Kepala Dinas DP3AKKB Provinsi Banten Siti Ma’ani Nina menjelaskan, penghargaan Provinsi Layak Anak (Provila) ini pertama kali diraih pada tahun 2019 setelah melalui pembinaan pada tahun 2017.
Saat itu, baru tiga kabupaten/kota di Banten berpredikat Kabupaten/Kota Layak Anak kategori Pratama.
Berkat pembinaan berkelanjutan, pada 2019 seluruh kabupaten/kota di Provinsi Banten berhasil meraih predikat Layak Anak meskipun dengan kategori berbeda, dan untuk pertama kalinya Provinsi Banten menyabet predikat Provila.
“Tahun ini, terjadi peningkatan signifikan, di antaranya Kota Tangerang Selatan naik dari kategori Nindya ke Utama, dan Kota Serang dari Pratama ke Madya,” jelas Nina
Adapun perincian predikat KLA 2025 di Provinsi Banten yakni Kategori Pratama diraih oleh Kabupaten Pandeglang, sedangkan kategori Madya diraih oleh Kabupaten Lebak, Kabupaten Serang, Kabupaten Tangerang, Kota Cilegon, Kota Serang.
Untuk kategori Nindya diraih Kota Tangerang, dan kategori Utama diraih Kota Tangerang Selatan.
Menurut Nina, Pencapaian ini merupakan hasil kerja keras dalam memenuhi 24 indikator dalam 5 klaster penilaian, mulai dari : komitmen kelembagaan,
klaster 1 pemenuhan hak sipil kebebasan, klaster 2 Lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif Klaster 3 kesehatan dasar dan kesejahteraan
Klaster 4 pendidikan pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya
Klaster 5 Penanganan Perlindungan Khusus
“Partisipasi pemerintah daerah, stakeholder, masyarakat, dunia usaha, dan media menjadi faktor penting, sehingga anak-anak di Banten dapat tumbuh dalam lingkungan yang aman, nyaman, dan mendukung perkembangan mereka,” terang Nina
Ditambahkan Nina, Dukungan penuh dari Gubernur Banten Bapak Andra Soni dan Wakil Gubernur Banten Bapak A Dimyati Natakusumah, beserta Ketua TP PKK Ibu Tinawati Andra Soni dan Ketua BKOW Provinsi Banten Ibu Irna Dimyati serta seluruh elemen masyarakat, Pemprov Banten optimistis dapat meningkatkan capaian menuju kategori tertinggi di seluruh kabupaten/kota meskipun secara bertahap.
“Semua upaya terus dilakukan demi masa depan anak-anak Banten yang lebih baik,” tutup Nina.
Sementara itu, Menteri PPPA Arifah Fauzi menyatakan proses penilaian KLA berlangsung panjang, dimulai dari evaluasi mandiri di masing-masing kabupaten/kota (Januari–Juni 2024), dilanjutkan evaluasi oleh pemerintah provinsi melalui DP3AKKB (Juli–Desember 2024), dan verifikasi oleh Kemen PPPA bersama kementerian/lembaga terkait (Januari–Juni 2025).
Dari 464 kabupaten/kota yang mendaftar, hanya 355 yang lolos verifikasi dan menerima predikat.
“Kementerian PPPA menargetkan seluruh daerah di Indonesia memenuhi predikat KLA kategori tertinggi pada 2030, sejalan dengan visi Indonesia Layak Anak (IDOLA),” ujar Menteri Arifah.
