Pelaksana Harian (Plh) Sekretaris Daerah Provinsi Banten Virgojanti menyatakan bahwa ketersediaan pangan di Provinsi Banten mencukupi.
Bahkan, Pemprov Banten menambah Cadangan Beras Pemerintah (CBP) melalui sumber Dana Insentif Daerah (DID) dari pemerintah pusat. CBP itu sebagai antisipasi untuk memperkuat cadangan beras jika terjadi bencana kekeringan dan bencana lainnya sehingga alokasi CBP dapat membantu ketahanan pangan masyarakat.
Hal itu diungkapkan Virgojanti usai mengikuti Rapat Pengendalian inflasi minggu ke III bulan September 2024, di Pendopo Gubernur Banten, KP3B Curug Kota Serang, Senin (23/9/2024).
"Ketersediaan pangan kita masih tetap tersedia bahkan kita akan menambah CBP, sumbernya kita kemarin mendapat dana insentif fiskal yaitu sebanyak 19,6 miliar akan kita belanjakan sebagian untuk memperkuat cadangan beras pemerintah daerah," ungkap Virgo yang juga selaku Ketua Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Provinsi Banten.
"Saat ini cadangan beras kita ada di angka 792.924,84 Kilogram, dan akan kita tambah lagi sebanyak 988.000 kilogram dari Dana Insentif Daerah. Sehingga kita ada cadangan pangan mencapai 1.780.924 kilogram," tambahnya
Pemerintah Provinsi Banten mendapatkan DID dari Pemerintah Pusat atas pencapaian kinerja tahun berjalan kelompok kategori kesejahteraan masyarakat sebesar Rp19,6 miliar.
Selain itu, Pemprov Banten saat ini sedang menggiatkan langkah strategis terhadap perlindungan konsumen terhadap masyarakat, pembeli, hingga produsen terutama terhadap petani yang perlu mendapatkan perlindungan ditengah menuju aktivitas pesta demokrasi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak Tahun 2024.
"Terlebih kita memasuki pesta demokrasi Pemilukada 2024 tentunya akan ada kegiatan kebersamaan dalam melakukan pembelian bahan pokok. Ada yang memborong beras, minyak dan lain-lain. Hal ini kami dari Tim Satgas Pangan Provinsi Banten mengantisipasi itu sehingga dapat menjaga perlindungan konsumen dan petani", tambahnya.
Ditambahkan Virgo, pada rapat inflasi minggu ke III bulan September 2024 ini Pemprov Banten berfokus pada beberapa arahan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) yang disampaikan oleh Dirjen Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri, Restuardy Daud selaku pimpinan rapat.
Restuardy dalam rapat tersebut membahas terkait menjada dan meningkatan indeks harga secara signifikan maupun penurunan harga komoditas secara drastis agar terjadi keseimbangan harga yang harus dijaga agar tidak berdampak terhadap masyarakat.
