Pelaksana Harian Sekretaris Daerah (Plh Sekda) Provinsi Banten Virgojanti mengikuti Rapat Koordinasi Pusat dan Daerah (Rakorpusda) Pengendalian Inflasi 2024.
Acara tersebut digelar oleh Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta, Rabu (28/8/2024).
Rakorpusda yang mengusung tema 'Penguatan Infrastruktur dan Teknologi untuk Pengamanan Produksi dan Efisiensi Rantai Pasok Menuju Ketahanan Pangan Nasional' dibuka langsung oleh Direktur Jendral Bina Pembangunan Daerah Kemendagri, Restuardy Daud.
Virgojanti mengatakan, Rakorpusda tersebut merupakan tindak lanjut dari hasil Rakornas Pengendalian Inflasi Tahun 2024 beberapa waktu lalu.
"Baru saja kita mengikuti Rakorpusda, kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari Rakor pengendalian inflasi yang telah dilakukan beberapa waktu lalu bersama Presiden," ungkap Virgojanti.
Kata Virgojanti, Presiden Jokowi memberikan 5 arahan terkait pengendalian inflasi, dan berharap kepada Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota untuk dapat menindaklanjuti hal tersebut.
Adapun lima arahan tersebut, diantaranya memperkuat produksi pangan melalui optimalisasi pemanfaatan infrastruktur pengairan untuk mengantisipasi dampak perubahan iklim, mengakselerasi penerapan teknologi berbasis riset dalam mendukung digitalisasi pertanian.
Berikunya mendorong investasi untuk meningkatkan nilai tambah produk pertanian, memutakhirkan sistem dan infrastruktur logistik terintegrasi guna mendukung kelancaran distribusi dan efisiensi rantai pasok antar daerah.
Selanjutnya memperkuat sinergi dan koordinasi antar lembaga, di tingkat pusat dan daerah, guna mendukung upaya pengendalian inflasi.
"Hal-hal itu yang diminta untuk ditindaklanjuti sesuai arahan Presiden terkait pengendalian inflasi," katanya.
Selain itu, kata Virgojanti, Rakorpusda itu juga menjadi sebuah komitmen bersama dalam rangka pengendalian inflasi serta menjamin ketersediaan bahan pangan, dengan melakukan langkah sinergitas antar instansi dalam menjaga kesinambungan pangan.
"Tadi juga menghasilkan sejumlah rekomendasi, jadi pemerintah daerah diminta untuk membuat road map yang disesuaikan dengan arahan presiden terkait rencana aksi pengendalian inflasi," imbuhnya.
Virgojanti menuturkan pemerintah daerah juga diharapkan untuk dapat mengoptimalkan bahan pangan dari produk pertanian maupun perikanan. Sehingga dapat memberikan nilai tambah dan meningkatkan daya beli masyarakat.
"Kita juga ingin mengoptimalkan produksi beras, dengan memaksimalkan varietas unggulan dan memanfaatkan potensi yang ada," pungkasnya.
