Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten menegaskan kembali peran strategis Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) dalam mendukung pencapaian tujuan pembangunan daerah. Gubernur Banten Andra Soni, menyampaikan hal tersebut saat memberikan arahan di Rapat Kerja Daerah (Rakerda) PKK Tingkat Provinsi Banten Tahun 2025.
Gubernur Andra Soni menekankan bahwa PKK merupakan gerakan yang memiliki potensi besar jika dijalankan secara maksimal, khususnya dalam menyukseskan visi Banten Maju, Adil Merata, Tidak Korupsi.
“PKK dibentuk sebagai sebuah gerakan yang kalau diperankan maksimal, maka Insya Allah tujuan pembangunan kita akan berhasil,” ujar Andra Soni di Gedung Negara, Kota Serang, Kamis (11/12/2025).
Sinergi Program dan Keunggulan Jaringan
Gubernur Andra mendorong agar program-program PKK bersinergi kuat dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Menurutnya, PKK dapat menjadi instrumen tambahan yang efektif untuk memastikan program Pemprov Banten tersampaikan secara optimal kepada masyarakat.
Keunggulan utama PKK terletak pada jaringannya yang dekat dengan masyarakat, mulai dari tingkat desa hingga RT dan RW. Jaringan kader yang kuat ini dinilai mampu menggerakkan dan memberikan dukungan langsung kepada keluarga.
“Saya sangat berharap, Rakerda ini menghasilkan sebuah rencana kerja tahun 2026 yang lebih maksimal,” tambahnya.
Usulan Khusus: Perluasan "PKK Mengajar" dan Peran dalam MBG
Dalam arahannya, Andra Soni memberikan masukan khusus terkait dua program utama, Program PKK Mengajar, Gubernur mengusulkan perluasan cakupan program ini agar tidak terbatas pada sekolah formal, mengingat filosofi bahwa semua tempat adalah sekolah dan semua orang adalah guru.
Dukungan Program Makan Bergizi Gratis (MBG), PKK didorong untuk berperan aktif dalam program MBG. Peran yang dimaksud mencakup kunjungan, pengawasan, dan inspeksi mendadak ke Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang saat ini melayani 1,7 juta peserta didik di Banten.
"SPPG memberdayakan desa juga. Pemprov Banten juga menjadikan desa sebagai target utama dalam menyejahterakan masyarakat. Maka PKK bisa berperan lagi,” tegasnya, sekaligus mengaitkan peran PKK dalam pemberdayaan desa.
Gubernur Andra Soni juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh Ketua Tim Penggerak PKK kabupaten dan kota beserta para kader atas sumbangsih aktif mereka dalam mendukung gerakan PKK Provinsi.
Memantapkan Program Unggulan 2026
Di tempat yang sama, Ketua TP PKK Provinsi Banten, Tinawati Andra Soni, menjelaskan bahwa Rakerda ini bertujuan memantapkan program kerja tahun 2026. Forum ini juga menjadi wadah penguatan sinergi antara PKK Provinsi dengan PKK kabupaten/kota agar program yang disusun selaras dengan kebijakan pemerintah daerah.
“Rakerda ini adalah forum yang mengeluarkan kebijakan strategis antara program kerja PKK Provinsi Banten untuk satu tahun ke depan,” jelas Tinawati.
Program unggulan TP PKK Provinsi Banten untuk tahun 2026 akan diselaraskan dengan program Gubernur dan Wakil Gubernur, mencakup pengecekan kesehatan gratis, pencegahan dan penanganan stunting. Program PKK Mengajar yang akan fokus pada bidang pemberdayaan lingkungan, keluarga, dan kesehatan reproduksi.
Sementara itu, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Banten, Gunawan Rusminto, melaporkan bahwa Rakerda ini dihadiri oleh seluruh Ketua TP PKK se-Provinsi Banten dan perwakilan dari delapan kabupaten/kota, serta para kepala OPD yang membidangi pemberdayaan perempuan.
“Rakerda diawali dengan pra-Rakerda sebagai evaluasi kegiatan 2025. Hasilnya untuk rencana 2026, muncul program PKK Mengajar dan sinkronisasi dengan kegiatan program OPD-OPD untuk masyarakat,” ujar Gunawan.
