Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Banten Virgojanti mengatakan, Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK - RI) baru selesai melaksanakan pemeriksaan terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi Banten tahun 2023.
Ia menyampaikan rasa syukur karena Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas LKPD Pemprov Banten tahun 2023.
"Pemprov Banten sudah memperoleh opini WTP sebanyak delapan kali berturut-turut. Kinerja ini tentunya merupakan kinerja kita Bersama," ungkap Virgojanti dalam sambutannya pada apel pagi di lapangan Sekretariat Daerah Provinsi Banten KP3B, Curug Kota Serang, Senin (22/04/2024).
“Kinerja ini kita pertahankan bahkan kita tingkatkan kembali bukan hanya dari sisi pelaksanaan keuangannya saja tetapi termasuk didalam pelaksanaan kegiatannya lebih berkualitas dan memiliki dampak signifikan terhadap tugas pokok dan fungsi Pemerintah Provinsi Banten,” sambung Virgojanti.
Virgojanti menegaskan pada seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk mempersiapkan diri dalam menyongsong pelaksanaan evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) untuk segera mempersiapkan sejak dini kebutuhan pencapaian target berupa, terpenuhinya sejumlah dokumen sebagaimana dipersyaratkan dalam 4 indikator yaitu pencapaian kinerja seperti renstra, perjanjian kinerja maupun sejumlah dokumen lainnya serta indikator perencanaan kinerja, pelaporan kinerja dan, evaluasi kinerja.
“Untuk SAKIP kita apresiasi dan mendapatkan penilaian Baik. Tentunya masih terdapat beberapa kekurangan yang harus kita perbaiki terutama evidence-evidence dan pohon kinerjanya kita utamakan agar pencapaiannya sangat baik,” tegas Virgojanti.
“Semuanya dapat menghasilkan kinerja yang terbaik agar dapat kita persembahkan untuk masyarakat di Provinsi Banten. Ini harus menjadi komitmen kita bersama,” sambungnya.
Pada kesempatan ini juga Virgojanti menyatakan capaian Reformasi Birokrasi (RB) Provinsi Banten juga mengalami peningkatan, hal ini merupakan salah satu upaya Pemerintah Provinsi Banten serius dalam mencapai tata kelola pemerintahan yang baik (Good governance) serta melakukan pembaharuan dan perubahan terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan terutama terhadap aspek kelembagaan yang efektif dan efisien.
“Maka dari itu berkaitan dengan capaian Reformasi Birokrasi kita juga mengalami peningkatan. Jika capaian SAKIP-nya bagus ini juga dapat mempengaruhi capaian Reformasi Birokrasi agar terwujudnya tata Kelola pemerintahan yang baik,” tutup Virgojanti.
