Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten jalin kerjasama dengan Kepolisian Daeran (Polda) Banten sebagai upaya dalam mewujudkan reformasi birokrasi dalam pembangunan Provinsi Banten dengan pembinaan karakter para personil pemerintah.
“Pertemuan ini mungkin bisa dijadikan sebagai pengisi dalam pelaksanaan assesment untuk memperoleh dan menilai para pejabat fungsional yang memiliki profil kompetensi sesuai dengan kompetensi jabatan yang dibutuhkan,” ungkap M Trenggono saat Menerima Kunjungan Kerja Bagian Pembinaan dan Karir (Binkar) Biro SDM Polda Banten di Ruang Rapat Sekretaris Daerah Provinsi Banten, KP3B Curug, Kota Serang, Kamis (16/02/2023).
M Tranggono menjelaskan, kegiatan ini sebagai upaya dalam mendapatkan informasi untuk mengetahui kinerja personal di pemerintahan juga diharapkan bisa dijadikan untuk umpan balik sebagai bagian dari siklus perbaikan.
“Dengan ini kita bukan hanya mengkomunikasikan bagaimana cara menghadapi masalah. Tapi kita juga ke depannya bisa melaksanakan pengawasan terhadap kegiatan yang dilakukan atau dikembangkan sebelumnya,” jelasnya.
M Tranggono berharap, dengan berbagai pengetahuan dan kompetensi yang sesuai dan dimiliki oleh para pejabat pemerintah ini bisa menjadikan bekal untuk bekerja baik secara mandiri atau berkolaborasi.
“Saya harap dengan melihat kebijakan dalam mengadakan assesment ini, kita mampu menentukan apa yang harus di prioritaskan. Dengan sama-sama meningkatkan kompetensi serta kapasitas kita,” ungkapnya.
“Dengan menjalankan tugas sesuai dengan kemampuan dan kompetensi saya harap kedepannya bisa lebih harmonis dan lebih mudah untuk perkembangan Banten,” lanjut M Tranggono.
Sementara itu, Kabag Binkar Biro Sumber Daya Manusia (SDM) Polda Banten Atot Irawan mengatakan kegiatan ini merupakan bentuk kerjasama antara Pemprov Banten dengan Polda Banten sebagai upaya dalam menyelenggarakan kegiatan yang ke depannya bisa dilaksanakan sesuai dengan tujuan yang telah ditentukan.
“Jadi di sini kita sebagaimana arahan Kapolda Banten memberikan sosialisasi sebagai bentuk kerjasama antara Polda Banten dan Pemerintahan Provinsi Banten dalam rangka mengimplementasikan berbagai kegiatan yang didasari dengan kompetensi para pelaksana yang sesuai dengan kebutuhan Provinsi Banten itu sendiri,” jelasnya.
Menurutnya, sebagai wahana kontrol yang mengharapkan feed back bagi Pemerintah Pusat atau Daerah terdapat satu hal yang perlu diselaraskan dan diperbaiki sebagai perogram yang harus terus berjalan di internal ataupun di eksternal.
“Maka dari itu, dasar dari segala kegiatan yang dilakukan kita kembali kepada kemampuan dan kompetensi kita. Jika itu sesuai dengan bekal kita maka pelaksanaan suatu kegiatan pemerintah pun bisa dilakukan dengan baik dan benar,” ujarnya.
