Penjabat (Pj) Gubernur Banten Al Muktabar menyalurkan bantuan sosial program penanganan kemiskinan ekstrem kepada masyarakat Kota Cilegon dalam ekspedisi reformasi birokrasi tematik berdampak. Kegiatan yang masih merupakan rangkaian peringatan HUT Ke-23 Provinsi Banten itu dilaksanakan di Gedung Serbaguna Pusdiklat PT Krakatau Steel Jl. Jenderal Sudirman, Kota Cilegon, Minggu (12/11/2023).
“Ini bagian dari ikhtiar kita yang disebut pemerintah hadir dengan agenda ekspedisi reformasi birokrasi tematik berdampak,” ungkap Al Muktabar.
“Birokrasi berdampak itu di antaranya adalah birokrasi yang melayani,” tambahnya.
Dikatakan, birokrasi tugasnya adalah melayani dan mengatur. Pihaknya menyalurkan bantuan sosial melalui ibu-ibu, agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.
Dalam kesempatan itu, Al Muktabar berpesan kepada para ibu-ibu dengan anak balita untuk menjaga dan merawat anaknya dengan baik agar terhindar dari stunting.
“Titip anak-anak untuk dijaga dan dirawat dengan baik. Dipundak mereka, masa depan kita titipkan,” ungkapnya.
Masih menurut Al Muktabar, Pemprov Banten bersama para pemangku kepentingan berkolaborasi dan bersinergi dalam penanganan stunting hingga pengendalian inflasi. Dirinya juga mengatakan bahwa bantuan yang diberikan sebagai bentuk perhatian pemerintah kepada masyarakat.
“Bantuan yang diberikan sebagai kebersamaan antara pemerintah dan masyarakat, pemerintah hadir. Jangan lihat besar kecilnya,” ungkapnya.
“Bantuan sosial yang diberikan dari kita, oleh kita, dan untuk kita. Merupakan kontribusi Bapak/Ibu dalam membayar pajak dan sebagainya untuk membiayai pembangunan,” tambahnya.
Dijelaskan, dalam penyaluran bantuan sosial juga diberikan bantuan pemberdayaan ekonomi untuk Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM).
“Penyaluran bantuan alat-alat untuk ekonomi produktif, agar UMKM bisa tumbuh dan berkembang,” ungkap Al Muktabar.
“Itu juga bagian ikhtiar kita untuk menurunkan angka pengangguran dan pengendalian inflasi,” tambahnya.
Dikatakan, beragam bantuan sosial yang disalurkan menjadi bagian ekspedisi reformasi tematik berdampak.
Masih menurut Al Muktabar, dampaknya pada beberapa yang terukur. Seperti pada penanganan kemiskinan ekstrem, stunting, gizi buruk, pengendalian inflasi, penggiatan investasi, hingga adanya stabilitas daerah.
Dikatakan, Provinsi Banten termasuk wilayah yang berhasil menurunkan kemiskinan ekstrem. Pemprov Banten mendapatkan Penghargaan Dari pemerintah pusat yang diserahkan oleh Wakil Presiden Republik Indonesia KH Ma’ruf Amin.
“Itu bagian dari tahapan-tahapan bahwa kinerja kita terukur,” ungkapnya.
Hal senada juga diungkap Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Provinsi Banten Virgojanti saat melaporkan kesiapan Penyaluran Bantuan Sosial. Bahwa dalam penanganan kemiskinan Ekstrem, Pemprov Banten meraih apresiasi dari pemerintah pusat.
“Untuk data penerima manfaat sudah diverifikasi Dinas Sosial Provinsi Banten. Semoga tepat sasaran dan bermanfaat,” ungkapnya.
Dipaparkan, penyerahan bantuan sosial untuk masyarakat Kota Cilegon sebagai berikut : Bantuan Sosial Anak sebanyak 60 anak @ Rp. 500,000,- Jumlah : Rp. 30.000.000,- (simbolis 2 orang).
Bantuan Sosial Lanjut Usia sebanyak 155 orang @ Rp. 750,000,- Jumlah : Rp. 116.250.000,- (simbolis 2 orang).
Bantuan Sosial bagi Disabilitas sebanyak 60 orang @ Rp. 500,000,- Jumlah : Rp. 30.000.000,- (simbolis 2 orang).
Bantuan Jaminan Sosial Keluarga dalam rangka penanganan kemiskinan ekstrem sebanyak 800 orang @ Rp. 500,000,- Jumlah : Rp. 400.000.000,- (simbolis 2 orang).
Bantuan Beras Perlindungan Sosial tahap 2 se-Provinsi Banten 105.682 KPM, untuk Kota Cilegon sebanyak 6.937 penerima @ 10 Kg (simbolis 3 orang).
Bantuan ikan konsumsi sebanyak 100 bag @ 1 Kg (simbolis 2 orang).
Bantuan Pemberdayaan Ekonomi Perempuan melalui pelatihan Tata Boga sebanyak 95 paket berupa oven kue stainless dan loyang (simbolis 2 orang).
Dalam kesempatan itu Ketua Komisi V DPRD Provinsi Banten Yeremia Mendrofa mengatakan, salah satu tugas Komisi V mengawal kesejahteraan masyarakat Banten.
‘Kita harapkan dengan ekspedisi reformasi birokrasi tematik berdampak ada akselerasi dalam penanganan kemiskinan,” ungkapnya.
“Angka kemiskinan bisa ditekan melalui kerja sama seluruh pemangku kepentingan di Provinsi Banten. DPRD Provinsi Banten apresiasi atas kerja nyata yang dilakukan," pungkasnya.
