Penjabat (Pj) Gubernur Banten Al Muktabar menyampaikan, reformasi birokrasi tematik berdampak untuk meningkatkan pelayanan publik. Utamanya dalam percepatan pembangunan Provinsi Banten.
Demikian disampaikan Al Muktabar dalam Ekspedisi Reformasi Birokrasi Tematik Berdampak di Kota Tangerang sebagai rangkaian HUT ke-23 Provinsi Banten yang berlangsung di Halaman Pusat Pemerintahan Kota Tangerang, Jl. Satria - Sudirman No.1, Kecamatan Tangerang, Kota Tangerang, Minggu (29/10/2023).
"Dalam penyelenggaraan pemerintahan, Pemprov Banten saat ini melaksanakan reformasi birokrasi tematik berdampak. Utamanya dalam upaya menekan angka kemiskinan ekstrem dan stunting, pengendalian inflasi, serta menjaga iklim investasi," ungkapnya.
"Reformasi birokrasi tematik tersebut juga sebagai upaya yang dilakukan pemerintah dalam memudahkan pelayanan publik untuk percepatan pembangunan daerah," tambah Al Muktabar.
Dikatakan, ekspedisi reformasi birokrasi tematik berdampak diharapkan dapat menggerakan roda ekonomi masyarakat. Mampu memberikan nilai tambah bagi para masyarakat.
"Kegiatan yang kita lakukan ini tentunya pentahelix. Dengan melibatkan berbagai komponen masyarakat, kita terus mengupayakan momen seperti ini untuk menggerakkan roda ekonomi khususnya di UMKM," ungkap Al Muktabar.
Dalam kesempatan itu, Al Muktabar juga menyalurkan bantuan kepada masyarakat Kota Tangerang.
"Bantuan ini sebagai tali asih kita. Mohon jangan dilihat nilai bantuannya, tetapi ini bagian dari kebersamaan kita," ungkapnya.
"Mudah-mudahan ini dapat meringankan beban saudara-saudara kita. Dan itu yang disebut dengan pemerintah hadir," pungkasnya.
Pada kesempatan itu, Al Muktabar juga melepas para peserta Gowes Nusantara yang turut memeriahkan kegiatan Ekspedisi Reformasi Birokrasi Tematik Berdampak di Kota Tangerang.
Sementara, Wakil Wali Kota Tangerang Sachrudin mengatakan dalam mewujudkan reformasi birokrasi tematik berdampak dibutuhkan sinergi dan kolaborasi semua pihak, baik itu pemerintah, masyarakat maupun stakeholder terkait.
"Kita terus membangun kolaborasi dan sinergi dengan masyarakat, karena pada dasarnya reformasi birokrasi yang kita lakukan dalam pelayanan publik ini untuk masyarakat, agar dapat cepat, tepat dan mudah serta menyenangkan bagi masyarakat," ujarnya.
"Ini tidak bisa dilakukan sendirian, tetapi ini perlu ada sinergi kolaborasi dengan semua stakeholder," tandasnya.
Selanjutnya, Al Muktabar bersama dengan Wakil Wali Kota Tangerang Sachrudin, Ketua Komisi V DPRD Provinsi Banten Yeremia Mendrofa, Forkopimda Kota Tangerang, Pj Sekretaris Daerah Provinsi Banten Virgojanti dan sejumlah eselon II di Lingkungan Pemprov Banten serta tamu undangan meninjau pelayanan pemeriksaan kesehatan gratis (kolesterol, gula darah ), bazar pangan murah, layanan samsat, layanan KTP elektronik, Stand UMKM.
Sebagai informasi, alokasi bantuan sosial dari Pemprov Banten kepada masyarakat Kota Tangerang terdiri dari, bantuan untuk anak stunting sebanyak 100 orang, berupa paket makanan bernutrisi, bantuan sosial anak sebesar Rp 500.000 untuk 80 anak dengan jumlah Rp 40.000.000
Kemudian, bantuan sosial lanjut usia sebesar Rp 750.000 untuk 800 orang dengan jumlah Rp 600.000.000, bantuan sosial bagi disabilitas sebesar Rp 500.000 untuk 70 orang dengan jumlah Rp 35.000.000, bantuan jaminan sosial keluarga dalam rangka penanganan kemiskinan ekstrem sebesar Rp 500.000 untuk 2.000 orang dengan jumlah Rp. 1.000.000.000.
Selanjutnya, Pemprov Banten juga memberikan bantuan beras perlindungan sosial sebanyak 10 Kilogram kepada 17.997 orang dan bantuan ikan konsumsi 1 Kilogram sebanyak 100 paket.
