Penjabat (Pj) Gubernur Banten Al Muktabar mengatakan, penanganan stunting harus dilakukan secara kontinyu oleh semua pihak. Pemerintah Provinsi Banten merancang perencanaan pembangunan yang terintegrasi.
Pembangunan terintegrasi ini dilakukan dengan menerapkan pendekatan asas teknokratik yang berjenjang di tingkat nasional, Provinsi dan Kabupaten/Kota sebagai dasar menyiapkan generasi muda Banten menuju Indonesia Emas Tahun 2045.
Hal itu diungkap Al Muktabar usai mengikuti Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Percepatan Penurunan Stunting Tahun 2024. Rakornas diinisiasi oleh Tim Percepatan Penurunan Stunting (TP2S) secara resmi dibuka oleh Wakil Presiden Republik Indonesia KH Ma'ruf Amin di Hotel Grand Sahid Jakarta, Rabu (4/9/2024).
Dikatakan Al Muktabar, arahan Wapres KH Ma'ruf Amin pada Rakornas bahwa semua pihak di daerah berkomitmen penuh dalam percepatan penurunan stunting.
Salah satunya langkah Pemerintah Provinsi Banten dalam penanganan stunting dilakukan secara kontinyu dengan menyiapkan langkah-langkah strategis serta mendesain percepatan penurunan stunting pada perencanaan pembangunan tahun 2025, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2024 - 2029 dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2025 - 2045.
Selain itu, Wapres RI juga menekankan bahwa penurunan stunting di daerah harus tetap dijaga baik melalui pendekatan sensitif maupun spesifik.
"Dua ukuran parameter itu secara konsisten menjadi panduan kita dan pemerintah Provinsi Banten melalui OPD lebih fokus mengalokasian pembiayaan yang cukup untuk penanganan dan pencegahan stunting,” ucapnya.
Wakil Presiden Republik Indonesia KH Ma'ruf Amin selaku Ketua Pengarah Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) dalam sambutannya menitipkan beberapa arahan sebagai pedoman para pemangku kepentingan terkait.
Ia meminta agar evaluasi program sebelumnya dijadikan sebagai masukan utama bagi perbaikan program ke depan.
“Komitmen kepemimpinan dalam percepatan penurunan stunting di pusat dan daerah harus terus dipertahankan. Penajaman intervensi harus dilakukan agar program lebih tepat sasaran, mulai dari penyediaan data kelompok sasaran yang lebih akurat hingga pemantauan secara berkala,” tegasnya.
Wapres KH Ma'ruf Amin menginstruksikan agar koordinasi lintas sektor terus diperkuat baik di pusat maupun daerah melalui pembagian peran yang jelas.
“Program penurunan stunting merupakan proyek nasional masif yang melibatkan 20 Kementerian/Lembaga, seluruh Provinsi, Kabupaten/Kota, Desa/Kelurahan, serta Lembaga Non-Pemerintah. Besarnya skala program tentunya menuntut pembagian peran yang jelas agar dapat saling melengkapi dan tidak tumpang tindih dalam mencapai target Indonesia bebas stunting,” tuturnya.
Sebagai informasi, Rakornas Stunting 2024 merupakan pertemuan koordinasi tahunan untuk membahas program percepatan penurunan stunting pada tingkat nasional yang melibatkan peserta dari unsur Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Kabupaten/Kota, Mitra Pembangunan, Dunia Usaha, Lembaga Swadaya Masyarakat, Perguruan Tinggi, serta pemangku kepentingan lainnya.
Rakornas juga diikuti Rapat Koordinasi Teknis (Rakortek) guna menghasilkan sejumlah rekomendasi untuk merumuskan regulasi dan strategi yang lebih baik untuk mengakselerasi pencapaian target penurunan stunting.
