Penjabat (Pj) Gubernur Banten Al Muktabar mengatakan tujuan dari pembangunan berkelanjutan diantaranya untuk terus mengupayakan percepatan kesejahteraan masyarakat. Memerlukan langkah-langkah yang terukur untuk mencapai tujuan bersama dengan berbagai indikator.
Hal itu diungkap Al Muktabar usai membuka Forum Konsultasi Publik Penyusunan Rencana Aksi Daerah (RAD) Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDGs) Provinsi Banten Tahun 2024-2026 di Royale Krakatau Hotel, Kota Cilegon, Kamis (30/11/2023).
Al Muktabar mengatakan kegiatan tersebut merupakan langkah awal dalam menyusun peta jalan rencana aksi daerah 2024-2026 yang menjadi daya dukung terkait dengan Rencana Pembangunan Daerah (RPD).
"Forum konsultasi publik ini sangat penting, karena pembangunan kita yang SDGs itu memerlukan sistem kerja dokumen dan langkah-langkah yang terukur. Mulai dari tahapan perencanaan, pelaksanaan dan pertanggung jawabnya," ungkap Al Muktabar.
Selanjutnya, Al Muktabar menyampaikan SDGs merupakah sebuah pemandu untuk dapat mencapai sebuah harapan bersama dengan berbagai indikator.
"Kerangka kerja SDGs ini terutama keberlanjutan untuk kegiatan-kegiatan dengan berbagai parameter yang diperuntukan bagi kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan," katanya.
Dikatakan, untuk mencapai hal tersebut dibutuhkannya suatu formula yang tepat. Sehingga diharapkannya banyak masukan-masukan dari forum konsultasi publik tersebut untuk menguatkan pemikiran bersama.
"Daerah harus terus dikuatkan. Karena keterkaitan dan daya dukungan antar daerah penting dalam rangka kita mencapai tujuan pembangunan nasional dan tentu bagi kita untuk pembangunan daerah," imbuhnya.
Pada kesempatan itu, Al Muktabar juga menuturkan tujuan dari pembangunan berkelanjutan diantaranya untuk terus mengupayakan percepatan kesejahteraan masyarakat. Tentu pencapaian itu tidak mudah dengan berbagai kondisi yang berpengaruh terhadap situasi makro, baik secara internasional, nasional maupun daerah.
"Maka dari kondisi-kondisi itu kita perhitungkan sehingga tujuannya kepada masyarakat itu benar-benar bisa terukur, sehingga peran pentahelix dan kolaboratif peran semua stakeholder itu menjadi kata kunci kita dalam melaksanakan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan," tuturnya.
Sementara, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Banten Mahdani mengatakan forum konsultasi publik itu bertujuan untuk mendapatkan masukan yang lebih luas untuk penyempurnaan RAD TPB/SDGs Provinsi Banten tahun 2024-2026 serta melakukan pemutakhiran data rencana dan realisasi program non-pemerintah.
"Dan diharapkan mendapatkan masukan program atau kegiatan non-pemerintah pada RAD TPB/ SDGs," ujarnya.
Selanjutnya, Mahdani menyampaikan kegiatan tersebut juga dilakukan forum group discussion (FGD) mengenai pembahasan indikator tujuan pembangunan berkelanjutan pada pilar sosial, ekonomi, lingkungan dan hukum atau tata kelola.
"Nanti akan ada beberapa materi yang disampaikan oleh Sekretaris Nasional SDGs Bappenas RI, Kapusdatin Badan Pengembangan dan Informasi Kementerian Desa PDTT serta paparan dari DPRD Provinsi Banten," pungkasnya.
Dalam kesempatan itu, Al Muktabar juga melaunching Desa atau Kelurahan SDGs Banten Jawara (Sejahtera Jiwa dan Raga).
