Penjabat (Pj) Gubernur Banten Al Muktabar menegaskan, pendekatan tematik komprehensif integral menjadi kiat Pemerintah Provinsi Banten dalam mengendalikan inflasi. Melalui pendekatan ini, penugasan atau mandatory Presiden Republik Indonesia dan pemenuhan pelayanan dasar atau layanan turut terlaksana.
Hal itu diungkap Al Muktabar usai mengikuti Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah yang dipimpin Menteri Dalam Negeri M Tito Karnavian secara virtual dari Pendopo Gubernur Banten, KP3B Curug, Kota Serang, Selasa (24/1/2023). Rapat juga diikuti oleh Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) serta para Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemprov Banten.
“Rapat ini merupakan tindak lanjut dari apa yang menjadi arahan Bapak Presiden pada saat Rapat Koordinasi Nasional bersama seluruh Kepala Daerah dan Forkopimda di Sentul, Bogor. Beberapa hal yang menjadi atensi utama hari ini adalah dalam rangka pengendalian inflasi,” ungkapnya.
“Di Provinsi Banten, inflasi kita cukup terkendali. Pekan lalu sebelum Rakornas dengan Bapak Presiden, kita sudah diminta Bapak Menteri Dalam Negeri untuk pemaparan langkah-langkah dan metode kita dalam rangka pengendalian inflasi,” tambah Al Muktabar.
Dalam kesempatan itu, Al Muktabar juga memberikan apresiasi untuk Kabupaten/Kota di Provinsi Banten atas sinergi dan kolaborasi dalam pengendalian inflasi.
“Kota Tangerang tadi mendapat apresiasi untuk memaparkan agenda-agenda kerjanya dalam rangka pengendalian inflasi pada Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah,” ungkapnya.
Masih menurut Al Muktabar, pihaknya akan terus dan tetap mempersiapkan langkah-langkah pengendalian inflasi dengan berbagai program. Di antaranya penggunaan dana Belanja Tidak Terduga (BTT) serta bantuan sosial untuk antisipasi perkembangan pergerakan harga kebutuhan pangan maupun kondisi ekstrem lainnya.
“Di tahun 2023, semua bergulir untuk agenda-agenda terkait secara menyeluruh yang mengarah kepada inflasi dengan anak stunting, gizi buruk, serta kemiskinan ekstrem. Secara terukur, kita konsisten melakukan langkah-langkah ke arah sana,” jelasnya.
Pendekatan tematik program, papar Al Muktabar, hal-hal yang menjadi fokus terarah langsung berdasarkan basis data statistik atas pemicu inflasi kita mendekatinya secara bersama-sama. Dengan begitu maka kita akan fokus. Ketika di Kota Serang ada problem dengan transportasi, Pemprov Banten melakukan langkah-langkah bersama dengan Kota Serang seperti memberikan bantuan kepada ojeg online dan seterusnya.
Dikatakan, pada reformasi birokrasi, ke depan birokrasi harus mencapai apa yang ditargetkan secara tematik sebagai ukuran kinerja. Dalam rangka tematik, kinerja organisasi perangkat daerah dan Kabupaten/Kota akan terpantau. Pencapaian sasaran secara tematik pada isu-isu strategis yang digariskan itu akan lebih berpengaruh dan efisien.
“Secara bersama kita mendekatinya. Misalnya dalam penanganan stunting/gizi buruk dan kemiskinan ekstrem. Ternyata begitu didekati secara baik, dia bisa menghidupkan berbagai sektor lainnya. Kita lihat pertumbuhan ekonomi kita selalu berdekatan dengan pertumbuhan ekonomi Nasional, jadi merata gitu. Peran OPD secara bersama itu penting sekali,” ungkap Al Muktabar.
Dalam rangka pendekatan tematik, lanjut Al Muktabar, pihaknya mengimbau atau mengarahkan para pemangku kepentingan (stakeholder) tertuju ke arah tematik. Ada 17 unit atau 17 item kerja yang bisa terarah pendekatan tematik yang melibatkan TNI/ Polri, PKK, Organisasi Profesi, hingga Swasta. Pada pelaksanaannya, 17 unit kerja turut menyelesaikan maslah yang lain.
Dalam arahannya, Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia (Mendagri ) M Tito Karnavian mengungkapkan bakal bertambahnya Kabupaten/Kota yang lokus survei inflasi untuk menjadikan pengendalian inflasi di daerah lebih maksimal. Perangkat kerja daerah khususnya Kabupaten/Kota juga diminta memberikan masukan kepada para Kepala Daerah terkait pergerakan harga di wilayah masing-masing selain yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS).
Mendagri Tito juga mendorong Pemerintah Daerah untuk kembali menggiatkan 6 langkah intervensi dalam rangka pengendalian inflasi. Yakni melaksanakan operasi pasar murah, melaksanakan sidak ke pasar dan distributor agar tidak menahan barang, kerjasama dengan daerah penghasil komoditi untuk kelancaran pasokan, gerakan menanam, merealisasikan BTT, dan dukungan transportasi dari APBD.
“Ini akan banyak menolong masyarakat,” tegas Mendagri Tito.
