Ketua Umum Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) Provinsi Banten, Tinawati Andra Soni, menegaskan pentingnya daerah memiliki kejelasan dalam pengalokasian dan penganggaran keuangan bagi pengembangan produk kerajinan.
Hal ini disampaikan Tinawati usai menghadiri Rakernas Dewan Kerajinan Nasional (Dekranas) Tahun 2025 di Hotel Mercure Convention Center, Ancol, Jakarta Utara, Selasa (23/9/2025).
Menurut Tinawati, Rakernas merupakan forum strategis untuk membahas arah kebijakan, termasuk skema pembiayaan program Dekranasda di daerah.
Ia menekankan agar pengurus Dekranasda provinsi, kabupaten, dan kota tidak lagi kesulitan dalam merancang program, khususnya terkait sumber dan mekanisme pendanaan.
“Hari ini kita telah melaksanakan rapat kerja nasional dalam rangka optimalisasi peran Dekranas untuk mengembangkan produk kerajinan Indonesia. Salah satunya adalah mengenai anggaran, kemudian keterlibatan para OPD pengampu untuk mengembangkan produk-produk lokal. Tadi juga diminta untuk bekerja sama dengan sektor lain seperti CSR dan pengusaha-pengusaha,” ungkap Tinawati.
Ia menjelaskan, Dekranasda Banten bersama delapan kabupaten kota terus diarahkan untuk menggali potensi daerah dengan memanfaatkan OPD yang ada. Penggunaan dana hibah maupun dukungan CSR perusahaan, kata dia, tetap dimungkinkan selama pertanggungjawabannya tepat dan jelas.
“Bukan berarti tidak bisa, namun pertanggungjawabannya juga harus jelas,” tambahnya.
Sebelumnya, Ketua Umum Dekranas Pusat, Selvi Gibran, dalam sambutan pembukaan Rakernas menekankan bahwa momen ini menjadi wadah komunikasi dua arah antara pusat dan daerah.
Menurutnya, forum ini akan membahas secara detail mekanisme pengalokasian keuangan agar setiap Ketua Dekranasda mampu menyusun program yang tepat sasaran.
“Rakernas ini akan menjadi forum diskusi, terutama bagaimana cara pengalokasian dan menganggarkan potensi keuangan daerah, sehingga Ketua Dekranasda tidak lagi bingung ketika merancang program. Semua akan dipandu mulai dari perencanaan, sumber anggaran, hingga implementasi,” kata Selvi.
Pada kesempatan yang sama, Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah (Keuda) Kementerian Dalam Negeri, Agus Fatoni, menegaskan bahwa Dekranasda memiliki banyak opsi pembiayaan.
Sumber pendanaan bisa berasal dari APBD melalui program SKPD, hibah pemerintah daerah, kerja sama dengan instansi pemerintah maupun swasta, hingga dukungan CSR perusahaan.
“Intinya, Dekranasda bisa didukung dari berbagai pintu. Namun semua harus tetap mengacu pada regulasi keuangan negara dan daerah, serta pertanggungjawaban yang jelas. Dengan begitu, pengembangan kerajinan dapat berjalan optimal sekaligus akuntabel,” ujar Fatoni.
Ia juga menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam penguatan ekosistem kerajinan. Menurutnya, Dekranasda perlu menggandeng berbagai pihak seperti BUMD, BUMN, perbankan, organisasi kemasyarakatan, maupun perguruan tinggi agar program yang dijalankan lebih inovatif dan berdampak luas.
“Dekranasda tidak bisa bergerak sendiri. Dukungan stakeholder menjadi kunci dalam mendorong kreativitas, meningkatkan kualitas produk, serta memperluas pasar bagi perajin lokal. Semua ini harus berjalan seiring dengan tata kelola keuangan yang transparan dan akuntabel,” jelasnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Pemprov Banten, Babar Suharso menegaskan dukungan pemerintah daerah terhadap penguatan pendanaan program Dekranasda.
Menurutnya, Disperindag tengah mendorong agar OPD di lingkungan Pemprov Banten yang menjadi anggota Dekranasda turut mengalokasikan anggaran untuk pengembangan kerajinan.
“Saat ini Disperindag sedang mendorong OPD Pemprov Banten yang menjadi anggota Dekranasda untuk mengalokasikan anggaran di OPD. Terkait mekanisme hibah, sedang disusun program kegiatan rutin. Selain itu, dukungan dari CSR perusahaan juga terus kita upayakan dan Dekranasda bersama Disperindag intens berkomunikasi kepada perusahaan,” jelas Babar.
Rakernas Dekranas tahun ini mengusung tema "Optimalisasi Peran Dekranas Mengembangkan Produk Kerajinan Indonesia". Rakernas diikuti 1.050 peserta dari seluruh provinsi, kabupaten, dan kota se-Indonesia.
Forum ini diharapkan memperkuat sinergi pusat dan daerah, khususnya dalam memastikan pembiayaan berkelanjutan untuk pengembangan produk kerajinan dan pemberdayaan perajin.
