Penjabat (Pj) Gubernur Banten Al Muktabar mengatakan Pemerintah Provinsi Banten terus berupaya melakukan langkah-langkah dalam rangka penurunan angka stunting dan gizi buruk. Mengajak seluruh para pemangku kepentingan untuk bersama-sama dan bersinergi dalam penanganan stunting dan gizi buruk.
Berdasarkan data Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) Tahun 2022 oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, angka stunting Provinsi Banten turun 4,5 persen, dari 24,5 persen menjadi 20 persen.
"Jadi kalau kita lihat dari pergerakan yang sudah kita lakukan ada trend makin membaik, karena tadi kita lihat sendiri pada waktu di sampling untuk diukur tinggi dan berat badannya itu ada progres membaik," ungkap Al Muktabar. Usai menghadiri Pemberian Nutrisi Sehat Untuk Anak dan Verifikasi Data Balita Risiko Stunting di Bulan Penimbangan dan Pemberian Vitamin A Tahun 2023 di Halaman Kantor Kecamatan Curug, Kota Serang, Sabtu (18/2/2023).
"Kita sudah menurun 4,5 persen, mudah-mudahan kita terus giatkan ini bersama dengan semua stakeholder," sambungnya.
Dikatakan Al Muktabar, hal tersebut juga merupakan salah satu capaian atas pendekatan yang dilakukan secara komprehensif integral. Selanjutnya pihaknya akan melakukan pendekatan cascading melalui reformasi birokrasi berdampak.
"Jadi kerja birokrasi itu berdampak kepada beberapa aspek yang telah menjadi target. Di antaranya bagaimana penurunan stunting, gizi buruk, dan kemiskinan ekstrem, serta pengendalian inflasi hingga mendorong gerakan Bangga Buatan Indonesia (BBI)," jelasnya.
Selanjutnya, Al Muktabar berharap dengan kekompakan bersama dan sinergi yang kuat dengan semua stakeholder, apa yang telah menjadi target dalam penurunan angka stunting dapat tercapai dengan maksimal.
"Mudah-mudahan kalau lihat dari trend yang kita lakukan, bisa kita capai. Tentu dengan berbagai langkah percepatan dan kekompakan kita," imbuhnya.
Sementara, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Kependudukan dan Keluarga Berencana (DP3AKKB) Provinsi Banten, Sitti Ma’ani Nina menuturkan bertepatan dengan Bulan Penimbangan Anak, sehingga pihaknya melakukan verifikasi data balita berisiko stunting untuk mengetahui perkembangan langkah-langkah yang telah dilakukan.
"Ada 263 anak yang diukur, lalu dengan hasil pengukuran bisa diketahui mana yang akan ditindaklanjuti selama 3 bulan dan mana yang sudah keluar (dari balita risiko stunting, red)," ujarnya.
Dijelaskan kegiatan tersebut diikuti oleh 10 Kelurahan yang ada di Kecamatan Curug, Kota Serang serta Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Kota Serang hingga TPPS Kelurahan.
"Upaya pencegahan pun tetap berjalan, itu menjadi target pencegahan agar tidak muncul kasus baru lagi," katanya.
Dalam upaya pencegahan stunting, jelas Nina, ada beberapa hal yang harus menjadi perhatian. Di antaranya pola hidup sehat baik bagi ibu hamil maupun anaknya hingga lingkungan sekitar. Selain itu, pola asuh anak juga menjadi hal yang harus diperhatikan.
Dalam kegiatan tersebut juga disalurkannya sejumlah bantuan kepada keluarga berisiko stunting. Di antaranya bantuan telur, susu UHT, makanan tambahan balita 40 dus, dan beras 200 kilogram dari BKKBN Provinsi Banten, dan bantuan beras 5 kg untuk 150 anak dari Baznas Provinsi Banten
Turut hadir pada kesempatan tersebut Anggota DPRD Provinsi Banten Encop Sopia, Kepala BKKBN Provinsi Banten Rusman Efendi, Ketua Tim Penggerak PKK Kota Serang Ade Jumaiyah, Camat Curug Eni Sudaryani serta sejumlah kepala OPD di Lingkungan Provinsi Banten.
