Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten mendapatkan penghargaan dalam keterbukaan data anggaran dan aksesibilitas data Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) dari Pusat Kajian Hukum dan Anggaran (Puskaha) Indonesia.
Penghargaan itu diberikan dalam seminar tantangan keterbukaan Informasi publik melalui Penerapan SIPD dan JDIH serta revitalisasi peran PPID untuk mendukung pembangunan daerah yang dilaksanakan oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), KPK serta Puskaha.
Dalam seminar yang dilaksanakan di Hotel Aryaduta, Jakarta, Rabu (21/5/2025) itu, JDIH Provinsi Banten diapresiasi karena memiliki aksesibilitas data enam besar terbaik dengan penilaian kemudahan akses data yang sangat baik. Di mana sampai 9 April 2025 jumlah data yang dipublikasikan sebanyak 1.230 data.
Sedangkan untuk aksesibilitas data anggaran, Provinsi Banten berhasil menduduki peringkat tujuh besar dengan kategori kemudahan akses data sangat baik. Sampai 9 April 2025, aksesibilitas data anggaran yang dipublikasikan sudah mencapai 1.230.
Pelaksana Tugas (Plt) Biro Hukum Sekretariat Daerah (Setda) Provinsi Banten, Hadi Prawoto mengatakan, JDIH Provinsi Banten sebagai wadah dalam penyebaran informasi produk hukum daerah berkomitmen terus meningkatkan akses dan layanan informasi hukum yang informatif, inovatif dan kredibel.
“Pada tahun 2024 terdapat tujuh Perda yang sudah diupload dan 24 Pergub. Di tahun 2025 ini sudah 10 Pergub yang diupload dan akan terus bertambah setiap ada produk daerah yang terbaru,” kata Hadi.
Selain itu, JDIH Provinsi Banten sendiri dalam tiga tahun berturut-turut mendapatkan penghargaan JDIH Award sebagai terbaik IV Nasional tingkat Provinsi tahun 2022 meraih nilai 93.
“Lalu tahun 2023 dan 2024 juga mendapatkan JDIH Award dengan meraih nilai 97,” ujarnya.
Hadi berharap prestasi yang sudah diraih itu akan dapat memicu JDIH Provinsi Banten untuk terus memberikan inovasi. Saat ini JDIH Provinsi Banten sudah bisa terhubung di Playstore, penerjemahan Bahasa asing serta tergabung dalam Mkios yang ramah terhadap disabilitas.
“Termasuk kita juga sudah ada podcast,” pungkasnya.
Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Banten, Rina Dewiyanti mengatakan, ke depan transparansi data keuangan bukan hanya untuk memenuhi hak masyarakat untuk tahu.
Namun juga bagaimana partisipasi masyarakat mengawal pembangunan daerah, dan akhirnya akan terbangun trust dari masyarakat.
“Hal itu sejalan dengan visi Gubernur Banten, maju, adil merata dan tidak korupsi,” katanya.
