Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten memperkuat peran Kader PKK dan Posyandu dalam percepatan penurunan stunting dan gizi buruk. Pada tahun 2024, angka stunting Provinsi Banten ditargetkan turun hingga 14 persen.
Hal itu disampaikan Pelaksana Harian Sekretaris Daerah (Plh Sekda) Provinsi Banten Virgojanti usai menghadiri Rapat Koordinasi Percepatan Penurunan Stunting dengan OPD Kabupaten/Kota se-Provinsi Banten, di Aula Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana (DP3AKKB) Provinsi Banten, KP3B Curug, Kota Serang, Kamis (25/5/2023).
"Kita terus melakukan pengecekan dan pemeriksaan. Kita juga libatkan kader-kader Posyandu dan PKK untuk bisa memberikan informasi yang akurat terkait dengan kondisi anak-anak stunting yang ada di setiap wilayahnya," ungkapnya.
Dikatakan, Pemprov Banten bersinergi dan berkolaborasi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota bahkan hingga tingkat Kelurahan atau Desa bersama Tim Percepatanan Penurunan Stunting (TPPS).
"Dengan upaya kolaborasi dan sinergitas melalui 8 aksi konvergensi percepatan penurunan stunting yang dilakukan oleh beberapa OPD menjadi ikhtiar kita. Mudah-mudahan bisa memberikan dampak yang yang signifikan dalam penurunan stunting," ungkapnya.
Pada kesempatan tersebut, Virgojanti juga menyampaikan penanganan stunting merupakan salah satu upaya yang dilakukan Pemerintah untuk mendukung dalam mewujudkan Indonesia Emas 2045 yang akan datang.
"Kalau sekarang tidak segera kita tangani, bisa dibayangkan nantinya. Jadi ini harus kita pahami bersama. Karena kita ingin mendapatkan bonus demografi dengan kualitas yang unggul," ungkapnya.
"Kita juga terus lakukan secara preventif, kuratif dan promotif," pungkas Virgojanti.
Sebagai informasi, 8 aksi konvergensi percepatan penurunan stunting di antaranya: analisis situasi, rencana kegiatan, rembuk stunting, peraturan Bupati/ Walikota tentang peran Desa, pembinaan kader pembangunan manusia, sistem manajemen data stunting, pengukuran dan publikasi stunting, serta review kinerja tahunan.
