Wakil Gubernur (Wagub) Banten, Achmad Dimyati Natakusumah, menegaskan bahwa Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah (KDEKS) Provinsi Banten membutuhkan dukungan dari seluruh pemangku kepentingan.
Oleh karena itu, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten berkomitmen penuh untuk memperkuat peran KDEKS di wilayahnya.
Hal tersebut disampaikan Wagub Dimyati saat membuka Rapat Koordinasi KDEKS Provinsi Banten di Aula Bappeda Provinsi Banten, KP3B, Kota Serang, Selasa (3/11/2026).
Menurutnya, KDEKS memiliki peranan penting dalam meningkatkan perekonomian daerah, terutama di sektor ekonomi syariah.
Peran tersebut harus dioptimalkan karena pembangunan ekonomi daerah tidak dapat dilakukan oleh Pemprov Banten semata, melainkan membutuhkan keterlibatan aktif berbagai pihak.
“Kolaborasi yang kuat antara pemerintah, pemangku kepentingan, akademisi, media, dan masyarakat harus diwujudkan,” ujar Wagub Dimyati.
Wagub Banten berharap KDEKS mampu menjadi motor penggerak perputaran ekonomi Banten.
Ia mencontohkan penerapan ekonomi syariah di Malaysia yang terbukti mampu meningkatkan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) negaranya.
“Saya berharap, melalui sinergi bersama, semua itu dapat kita wujudkan. Terlebih lagi, Banten sudah memiliki modal utama dalam menerapkan ekonomi syariah, yakni kondisi sosial dan perekonomian daerahnya,” jelasnya.
Sementara itu, Ketua Harian KDEKS Provinsi Banten, Siti Ma’rifah, menambahkan bahwa Provinsi Banten memiliki potensi besar untuk menjadi pusat kekuatan ekonomi syariah di Indonesia.
Potensi tersebut sangat luas, meliputi aspek demografis dan geografis, serta ekosistem halal seperti wisata, kuliner, mode (fashion) muslim, ekosistem pesantren, keuangan, pembayaran digital, hingga gaya hidup halal.
“Sistem ekonomi syariah merupakan hal yang harus kita hadirkan bagi masyarakat Banten yang dikenal religius. Nilai-nilai keadilan dan kejujuran di dalamnya menjadi modal utama kita,” tuturnya.
Menurut Ma’rifah, seluruh program KDEKS terintegrasi dari tingkat pusat hingga daerah, serta sejalan dengan program strategis dan prioritas pemerintah.
“Kami akan terus bergerak untuk menyosialisasikan dan menerapkan ekonomi syariah di Provinsi Banten,” pungkasnya.
