Penjabat (Pj) Gubernur Banten Al Muktabar menegaskan, memasuki pekan pertama bulan Ramadan 1444 H/ 2023 M, inflasi di Provinsi Banten masih cukup terkendali. Ketersediaan dan keterjangkauan harga bahan makanan pokok di Provinsi Banten cukup baik.
Hal itu diungkap Al Muktabar usai mengikuti Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah yang dipimpin oleh Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Muhamad Tito Karnavian secara virtual di Pendopo Gubernur Banten, KP3B Curug, Kota Serang, Senin (27/3/2023).
“Secara umum tadi inflasi kita masih cukup baik, cukup terkendali. Paparan Badan Pangan Nasional, stok pangan kita pada komoditi pokok itu cukup. Lalu ada beberapa perbedaan harga di daerah, itu akan kita sikapi secara per wilayah,” paparnya.
“Tadi Bapak Menteri Dalam Negeri sudah mengamanatkan, dalam rangka pengendalian harga, daya dukung transportasi utamanya atau subsidi-subsidi lainnya kita dapat menggunakan Dana BTT Provinsi sesuai peraturan perundangan yg berlaku. Untuk Kabupaten/Kota juga tersedia BTT dalam rangka kita melakukan pengendalian harga,” tambah Al Muktabar.
Dikatakan, hingga saat ini pergerakan harga yang terjadi belum sampai pada tahap Pemerintah Provinsi Banten melakukan operasi pasar. Pergerakan harga barang kebutuhan pokok di pekan pertama bulan puasa ini tertekan oleh ketersediaan barang di pasar.
“Bila memang perlu, kita akan lakukan operasi pasar,” ungkap Al Muktabar.
“Ada ambang batas pada level mana kita harus melakukan operasi pasar yang pada dasarnya sudah jalan dalam keseharian kita,” tambahnya.
Dijelaskan, bulan puasa spesial karena kebutuhan masyarakat meningkat. Para Kepala Daerah diarahkan untuk menjalin kerjasama dengan para pemasok serta melakukan kerjasama antara daerah dengan daerah produksi. Untuk Provinsi Banten komoditas cabai, bawang merah, serta bawang putih menjadi perhatian.
“Nah kalau beras, kita karena juga pemasok pangan Nasional, kita cukup baik. Jadi stok kita dengan kebutuhan itu berimbang,” jelas Al Muktabar.
Masih menurut Al Muktabar, untuk pengendalian harga barang kebutuhan pokok, Pemprov Banten bisa melakukan pengendalian harga melalui subsidi ongkos atau biaya transportasi dari anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT) sesuai peraturan perundangan yg berlaku. Tujuannya, agar rentang selisih harga barang di wilayah produksi dengan di Provinsi Banten masih dekat.
Al Muktabar juga mengimbau kepada masyarakat Banten untuk bersama menjaga ibadah puasa serta tidak berlebih-lebihan dalam berbelanja dalam memenuhi kebutuhan. Masyarakat tidak perlu panik dalam berbelanja kebutuhan.
“Pemerintah hadir bersama masyarakat,” ungkapnya.
“Semoga amal ibadah kita semua di bulan suci ini diterma Allah SWT. Amin,” pungkasnya.
