Gubernur Banten Andra Soni memaparkan sejumlah capaian pembangunan berdampak dalam momentum peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-26 Provinsi Banten.
Capaian tersebut mencakup pembangunan sekolah baru, infrastruktur jalan dan irigasi, perbaikan rumah tidak layak huni, perluasan layanan kesehatan, hingga eksekusi program strategis nasional.
Hal itu disampaikan Gubernur Andra Soni saat bertindak sebagai Inspektur Upacara Peringatan HUT ke-26 Provinsi Banten di Lapangan Upacara Kantor Gubernur Banten,KP3B, Kota Serang, Minggu (4/10/2026).
Mengusung tema "Banten Bergerak, Maju Berdampak", Gubernur Andra Soni menyebut tema ini merupakan dorongan bagi seluruh jajaran pemerintah daerah untuk merespons persoalan secara cepat dan adaptif.
Ia menegaskan, keberhasilan pembangunan tidak cukup diukur dari jumlah program maupun capaian indikator di atas kertas, melainkan harus terlihat dari peningkatan kualitas hidup, kemudahan akses layanan dasar, dan pemerataan manfaat bagi masyarakat Banten.
“Pembangunan bukan semata-mata tentang seberapa banyak program yang kita laksanakan, melainkan tentang seberapa besar manfaat yang dapat dirasakan dan seberapa nyata perubahan yang dapat dihadirkan bagi masyarakat,” ujar Gubernur Andra Soni.
Pendidikan dan Infrastruktur
Di sektor pendidikan, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten pada tahun ini telah meresmikan tujuh unit sekolah baru yang terdiri atas 2 SMA, 4 SMK, dan 1 SKH. Kehadiran sekolah-sekolah baru ini mampu menampung hingga 1.356 peserta didik.
Sementara itu, di bidang infrastruktur, Pemprov Banten mencatat realisasi pembangunan 61 ruas jalan desa dan satu jembatan dengan total panjang 71 kilometer pada 2025.
Perbaikan juga menyasar tujuh daerah irigasi sepanjang 6,90 kilometer yang memberikan manfaat pengairan untuk lahan pertanian seluas 448,15 hektare.
Guna menciptakan hunian yang sehat, aman, dan produktif, pemerintah juga telah memperbaiki 389 unit rumah tidak layak huni (RTLH).
Pembangunan infrastruktur permukiman pun terus dipacu dengan terbangunnya 407,43 kilometer jalan lingkungan, 75 kilometer drainase, serta 10 unit posyandu.
Layanan Kesehatan dan Program Nasional
Terkait pelayanan kesehatan, Pemprov Banten terus mengembangkan kapasitas Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD).
Gubernur Andra Soni menyebut sejumlah fasilitas layanan baru telah diresmikan di RSUD Malingping, RSUD Irsyad Djuwaeli Labuan, dan RSUD Uwes Qorny Cilograng.
Di luar program daerah, Banten juga aktif menyukseskan program prioritas nasional. Saat ini, sebanyak tujuh Sekolah Rakyat telah beroperasi.
Melalui Program Sekolah Garuda, empat satuan pendidikan di Banten juga telah ditetapkan sebagai Sekolah Menengah Atas Unggul Garuda Transformasi.
Selain itu, Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Banten telah menjangkau sekitar 3,5 juta penerima manfaat.
Sementara melalui program Cek Kesehatan Gratis (CKG), sebanyak 7,2 juta warga Banten telah mendapatkan layanan pemeriksaan cuma-cuma di berbagai fasilitas kesehatan.
Pemberdayaan Ekonomi
Pada sektor ekonomi akar rumput, 1.551 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) telah dibentuk, dengan 694 di antaranya sudah beroperasi per September 2026. Program Kampung Nelayan Merah Putih juga telah bergulir di 15 desa pesisir.
Adapun terkait konektivitas wilayah, sebanyak sembilan ruas jalan telah dibangun melalui program Instruksi Presiden Jalan Daerah (IJD).
Gubernur Andra Soni menegaskan, seluruh capaian ini merupakan buah sinergi antara pemerintah pusat, Pemprov Banten, pemerintah kabupaten/kota, Forkopimda, dunia usaha, dan masyarakat.
"Capaian yang telah diraih patut disyukuri dan diapresiasi. Namun, tantangan ke depan harus dijawab dengan kerja yang lebih keras, kolaborasi yang lebih kuat, serta implementasi inovasi agar pelayanan publik semakin berkualitas," tegasnya.
Menutup amanatnya, Gubernur Andra Soni mengajak seluruh aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemprov Banten untuk tidak menjadikan pekerjaan sebagai rutinitas administratif semata, tetapi sebagai bentuk nyata kehadiran pemerintah bagi warganya. Hal ini sejalan dengan muruah pembentukan Provinsi Banten.
"Yaitu mendekatkan dan memudahkan pelayanan publik, serta memberikan dampak manfaat nyata dari setiap kebijakan dan program kerja," tutupnya.
