Penjabat (Pj) Gubernur Banten Al Muktabar mengatakan penguatan sumber daya manusia (SDM) menjadi hal mendasar.
Pemerintah Provinsi Banten berkomitmen mengoptimalkan jangkauan sarana dan prasarana pendidikan, infrastruktur jalan, dan fasilitas kesehatan untuk meningkatkan SDM secara merata.
"Pemerintah terus memperkuat kebijakan terkait kependudukan, karena kependudukan menjadi dasar dalam percepatan pembangunan," ungkap Al Muktabar usai menghadiri Talkshow Hari Kependudukan Dunia 2024 dengan tema 'Menyatukan Kekuatan Data Inklusif Menuju Masa Depan yang Tangguh dan Adil Untuk Semuanya' di Pendopo Gubernur Banten, KP3B Curug, Kota Serang, Senin (29/7/2024).
Dalam kesempatan itu, dilakukan Kick-off Pekan Pelayanan 100.000 Akseptor KB Pasca Persalinan dan Peluncuran Population Clock Provinsi Banten.
Dikatakan Al Muktabar, dengan basis data yang kuat dan inklusif akan mempermudah dalam memformulasikan kebijakan agenda pembangunan.
Oleh karena itu penguatan Sumber Daya Manusia (SDM) menjadi hal mendasar.
"Dengan data yang kuat kita harus mampu mengelola bonus demografi yang baik untuk menjadi sumber kekuatan kita," ucap Al Muktabar..
"Kami di Provinsi Banten terus berupaya mengkombinasikan antara SDM dan Sumber Daya Alam (SDA). Dengan dua komponen besar itu terkolaborasi, maka kita mampu mempercepat kesejahteraan masyarakat," sambungnya.
Kata Al Muktabar, Pemprov Banten dan Pemerintah Kabupaten/ Kota terus mengoptimalkan jangkauan infrastruktur, baik itu sarana dan prasarana pendidikan hingga infrastruktur jalan dan fasilitas kesehatan sesuai dengan kewenangannya.
"Saat ini kita sedang mengoptimalkan jangkauan, terutama terkait infrastruktur, sarana dan prasarana pendidikan. Hal itu bertujuan untuk kita meningkatkan SDM secara merata di Provinsi Banten," imbuhnya.
Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), Hasto Wardoyo menuturkan dengan data yang inklusif mampu membantu pemerintah dalam mengambil kebijakan yang tepat.
Diharapkan data inklusif tersebut dapat dimanfaatkan dengan sebaik mungkin.
"Artinya dari data itu kita tahu mana yang perlu kita lakukan intervensi, sehingga pelayanan bisa diberikan dengan seadil-adilnya," ujarnya.
Tidak hanya itu, Hasto juga menekankan bahwa dengan data inklusif mampu mengetahui potensi-potensi dan bonus demografi di masing-masing wilayah.
Hal itu dilakukan guna mempermudah pemerintah dalam mengambil kebijakan.
"Dan itu diharapkan ini bisa menjadi dasar pembangunan baik di Provinsi Banten maupun daerah lainnya,"
Hasto menuturkan, BKKBN telah memiliki aplikasi sistem informasi keluarga (SIGA), dimana sistem tersebut merupakan data analisis keluarga dengan sejumlah variabel.
"Ini yang kita optimalkan dalam mewujudkan data inklusif, sehingga dapat menganalisis permasalahan," pungkasnya.
Pada kesempatan itu juga dilakukan Penandatangan Kesepahaman Bersama tentang Penguatan Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana, serta perjanjian kerjasama tentang fasilitas Peningkatan kapasitas pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Program Studi Kebidanan yang dilakukan antara BKKBN dan Asosiasi Pendidikan Kebidanan Indonesia (AIPKIND).
