Gubernur Banten, Andra Soni mengatakan kerja kolaboratif antar perangkat daerah mampu tingkatkan capaian pembangunan.
Seluruh pejabat administrator di Provinsi Banten dituntut untuk meningkatkan kinerja dan kontribusinya di sub unit masing-masing untuk mencapai target pembangunan yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) 2025-2029.
Hal itu diungkapkan Andra Soni saat memberikan arahan pada kegiatan Pelatihan Kepemimpinan Administrator (PKA) Angkatan X dan XI Tahun 2025 yang dilaksanakan di Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Provinsi Banten, Karang Tanjung, Pandeglang, Rabu (18/6/2025).
Menurut Andra Soni, melalui pelatihan PKA tersebut, akan membentuk para pejabat administrator yang memiliki kompetensi kepemimpinan taktikal dan berkemampuan tinggi dalam menjabarkan visi dan misi kepala daerah pada unit kerjanya.
Pejabat administrator itu yang akan memimpin pelaksanaannya. Mereka yang merumuskan dan menetapkan program/kegiatan serta menjadi jembatan antara level strategis (pimpinan tinggi) dan teknis (pelaksana) setiap kegiatan dan sistem manajemen kepegawaian.
"Pejabat struktural eselon III memiliki peranan yang menentukan dalam menangani isu-isu strategis yang memerlukan penanganan lintas lembaga atau wilayah," ujarnya.
Saat ini, kata Andra Soni, Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJMD 2025-2029 tengah dibahas bersama DPRD Provinsi Banten.
Ada delapan program prioritas yang perlu diimplementasikan dalam program/kegiatan setiap perangkat daerah meliputi Banten Bagus, Banten Sehat, Banten Cerdas, Banten Kuat, Banten Indah, Banten Makmur, Banten Ramah dan Banten Melayani.
"Melalui kerja kolaboratif antar seluruh perangkat daerah indikator makro pembangunan daerah Provinsi Banten diharapkan semakin meningkat secara berkesinambungan," jelasnya.
Untuk meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi (LPE) diperlukan optimalisasi investasi sektor pertanian, kehutanan, perikanan, pertambangan, industri pengolahan, kelistrikan, perdagangan, transportasi dan gudang, pariwisata, akomodasi, real estate, layanan keuangan yang didukung oleh sistem administrasi pemerintahan yang efektif dan efisien.
Untuk mengurangi angka kemiskinan diperlukan perencanaan dan penganggaran yang berpihak pada masyarakat miskin dan terintegrasi.
Termasuk untuk mengurangi Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), diperlukan kolaboratif seluruh perangkat daerah.
"Tugas inilah yang diharapkan dapat diemban oleh pejabat eselon III dengan kepemimpinan taktikal yaitu merumuskan program dan mengelola program, yaitu kemampuan dalam melakukan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengendalian, dan pengawasan," jelasnya.
Kepala BPSDM Provinsi Banten, Untung Saritomo menjelaskan, kegiatan PKA tersebut diikuti oleh 80 peserta, dengan rincian 12 peserta berasal dari ASN Pemprov Banten dan 68 peserta lainnya berasal dari delapan kabupaten dan kota di Provinsi Banten.
Mereka akan mengikuti PKA dari tanggal 18 Juni 2025 sampai 29 Oktober 2025 yang dilakukan secara Blended Learning, yaitu, pembelajaran yang dikelas dan online. "18 hari klasikal dan 87 hari non klasikal," jelasnya.
