Gubernur Banten Andra Soni menyambut baik pelaksanaan Evaluasi Pengumpulan Informasi Awal Perencanaan dan Penganggaran Pemerintah Daerah Tahun 2026 bersama Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).
Evaluasi yang dilakukan BPKP bertujuan untuk memastikan efektivitas perencanaan dan penganggaran daerah, khususnya pada lima sektor prioritas, yakni pendidikan, kesehatan, kemiskinan, stunting, dan ketahanan pangan.
"Kami menyambut baik BPKP melakukan evaluasi terkait dengan korelasi program pemerintah daerah untuk lima sektor, yaitu pendidikan, kesehatan, kemiskinan, stunting dan ketahanan pangan," ungkap Andra Soni di Gedung Negara Provinsi Banten, Kota Serang, Jumat (27/2/2026).
Menurutnya, evaluasi eksternal penting untuk memastikan efektivitas perencanaan dan penganggaran daerah. Termasuk untuk memastikan keselarasan program pemerintah pusat dan pemerintah pada APBD 2026.
"Sebagai kepala daerah, tentu saya memerlukan evaluasi dari pihak lain untuk melihat sejauh mana efektivitas perencanaan, serta keselarasan antara program pemerintah pusat dan daerah yang tercermin dalam APBD dan program kerja tahun 2026,” katanya
Selain itu, Andra Soni juga menekankan evaluasi tersebut penting dalam memastikan program-program yang disusun selaras dengan target pembangunan daerah sebagaimana tertuang dalam RPJMD.
Untuk itu, ia meminta seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) bersikap kooperatif dan proaktif dalam menyerahkan data yang dibutuhkan.
“Saya minta seluruh OPD menyerahkan data secara lengkap, data itu sudah ada, tinggal disampaikan dan kita koordinasikan bersama agar proses evaluasi berjalan baik. Harus ada komitmen karena BPKP hadir untuk membantu Pemerintah Provinsi Banten dalam pelaksanaan pembangunan,” tegasnya.
Sementara itu, Kepala BPKP Perwakilan Provinsi Banten Rusdy Sofyan menjelaskan, evaluasi tersebut difokuskan pada perencanaan dan penganggaran Tahun 2026 di lima sektor prioritas nasional yang juga menjadi perhatian di seluruh Indonesia. Evaluasi tersebut bukan audit tapi untuk memberikan masukan dalam penyusunan anggaran.
“Kami akan melakukan evaluasi perencanaan dan penganggaran, ini bukan audit, melainkan evaluasi untuk memberikan masukan perbaikan," ujarnya.
"Jika terdapat ketidaktepatan antara output dan outcome yang berpotensi menghambat pencapaian program, akan kami sampaikan sebagai rekomendasi,” sambungnya.
Selanjutnya, dirinya menuturkan lima sektor dipilih karena merupakan program prioritas nasional dengan hasil cepat (quick wins) yang menjadi fokus pemerintah pusat.
Evaluasi akan dimulai dengan pengumpulan informasi awal, termasuk asersi atau pernyataan manajemen terkait jumlah dan rincian program pada masing-masing sektor.
“Program akan kami uji kesesuaiannya dengan RKPD dan RPJMD, serta dinilai efektivitas dan efisiensinya dalam mendukung tujuan pembangunan daerah. Proses ini membutuhkan waktu karena diawali dengan pengumpulan informasi, pengujian, hingga analisis mendalam terhadap kegiatan,” pungkasnya.
