Gubernur Banten Andra Soni mengingatkan bahwa Peringatan Hari Kesaktian Pancasila bukan sekadar seremoni tahunan. Momentum 1 Oktober ini harus menjadi pengingat bagi seluruh aparatur sipil negara (ASN) untuk menghadirkan nilai-nilai Pancasila dalam setiap keputusan, budaya kerja, hingga pelayanan publik.
Hal tersebut ditegaskan Gubernur Andra Soni usai bertindak sebagai Inspektur Upacara Peringatan Hari Kesaktian Pancasila 2026 Tingkat Provinsi Banten di Lapangan Kantor Gubernur Banten, Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B), Curug, Kota Serang, Kamis (1/10/2026).
“Jadikan Pancasila sebagai cara kita bekerja, cara mengambil keputusan, dan cara berinteraksi, serta memberikan pelayanan publik kepada masyarakat maupun pemangku kepentingan,” ujar Andra Soni.
Di hadapan jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dan pegawai di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten, Andra Soni mengajak aparatur menjadikan peringatan ini sebagai momentum untuk memperkuat integritas, membangun kolaborasi, dan meningkatkan produktivitas kerja sesuai tugas dan tanggung jawab masing-masing.
Menurutnya, pengamalan Pancasila tidak boleh berhenti pada hafalan, tetapi harus menjadi landasan nyata dalam menjalankan penyelenggaraan pemerintahan.
Mengusung tema “Pancasila Pemersatu Bangsa Menuju Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur”, peringatan tahun ini menjadi pengingat akan perjuangan panjang bangsa dalam mempertahankan persatuan dan kedaulatan negara. Semangat tersebut, kata Andra Soni, perlu diteruskan melalui pengamalan ideologi negara dalam berbagai aspek kehidupan.
“Peringatan Hari Kesaktian Pancasila diharapkan menjadi media refleksi untuk dapat menghayati dan mengamalkan Pancasila secara murni dan konsekuen,” tegasnya.
Turut hadir dalam upacara tersebut, Wakil Gubernur Banten Achmad Dimyati Natakusumah, Sekretaris Daerah Provinsi Banten Deden Apriandhi Hartawan, Ketua TP PKK Provinsi Banten Tinawati Andra Soni, Ketua Badan Kerjasama Organisasi Wanita (BKOW) Provinsi Banten Irna Narulita Dimyati Natakusuma, Ketua Dharma Wanita Provinsi Banten Mira Deden Apriandhi, jajaran pimpinan perangkat daerah, kepala instansi vertikal, serta seluruh ASN dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di lingkungan Pemprov Banten.
