Penjabat (Pj) Gubernur Banten Al Muktabar mengatakan, kebijakan fiskal Pemerintah Provinsi Banten dilakukan secara tepat dan terukur. Tujuannya untuk memberikan efek positif kepada masyarakat.
Hal itu diungkap Al Muktabar pada Rapat Koordinasi Daerah Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dan Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) se-Provinsi Banten di Hotel Aston, Kota Serang, Rabu (21/2/2024).
Rakorda mengambil tema “Penguatan Strategi TPID dan TP2DD dalam Rangka Mendukung Stabilitas Harga Pangan dan Keuangan Ekonomi Digital di Provinsi Banten”.
“Kebijakan fiskal Pemprov Banten dilakukan secara tepat dan terukur untuk memberikan efek positif kepada kehidupan masyarakat. Dalam penanggulangan kemiskinan, stunting, gizi buruk, pengendalian inflasi, hingga peningkatan investasi,” paparnya.
Dalam kesempatan itu, Al Muktabar memberikan apresiasi atas kinerja Bupati/Wali Kota serta Forum Koordinasi Pimpinan Daerah se-Provinsi Banten. Bahwa kinerja pada indikator ekonomi makro Provinsi Banten baik.
Dari Rakorda TPID dan TP2DD se-Provinsi Banten ini, Al Muktabar berharap policy brief yang direkomendasikan operasional.
Masih menurut Al Muktabar, di wilayah utara Provinsi Banten perekonomian yang berkembang berbasis jasa dan industrialisasi. Sementara di wilayah selatan, perekonomian yang berkembang berbasis agro dan pengelolaan sumber daya alam. Dirinya berharap perekonomian yang berkembang antar kawasan bisa saling mendukung dan bersinergi.
Terkait digitalisasi, Al Muktabar menjelaskan, digitalisasi sudah menjadi keharusan. Sehingga digitalisasi masuk dalam roadmap reformasi birokrasi, digitalisasi pemerintahan.
“Ekonomi digital berkembang pesat di wilayah Tangerang Raya,” ungkapnya.
Digitalisasi, lanjut Al Muktabar, telah memberikan solusi juga pada pemasaran produk hingga internasional. Menjadi jalan baik dalam mengembangkan perekonomian di Provinsi Banten untuk terus diperkuat dan mendapatkan nilai tambah.
Diungkapkan, sepanjang tahun 2022 dan 2023, inflasi di Provinsi Banten terkendali cukup baik. Pihaknya mendalami komoditi-komoditi yang selama ini berpengaruh cepat pada angka inflasi.
Di antaranya: beras, cabai merah, cabai rawit, jagung, bawang merah, bawang putih, telur ayam ras, daging ayam, gula, minyak goreng.
Di tempat yang sama, Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Kemenko Perekonomian Ferry Irawan mengungkapkan, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo memberikan arahan untuk menjaga indikator pertumbuhan ekonomi dan indikator inflasi secara ideal. Inflasi rendah dan stabil dengan pertumbuhan ekonomi tinggi.
“Menekan inflasi dan mendorong pertumbuhan,” ucapnya.
“Ini berkontribusi terhadap Nasional,” ungkapnya.
Ferry juga mengingatkan TPID untuk mewaspadai pasokan beras akibat musim tanam yang mundur pengaruh el nino. Hal itu berpotensi terhadap tekanan pada harga beras.
Hal senada diungkap Kepala Perwakilan Bank Indonesia Ameriza M Moesa. Dalam sambutannya, capaian inflasi Provinsi Banten masih di rentang target Nasional. Salah satunya pengaruh upaya stabilisasi harga pangan.
Ameriza juga berharap, Pemerintah Daerah memperkuat digitalisasi ekonomi keuangan daerah dengan memperluas ekosistem digitalisasi ekonomi dan keuangan. Di antaranya memperluas digitalisasi pembayaran.
“Digitalisasi pembayaran di pemerintah daerah secara empiris bisa meningkatkan pendapatan daerah sebesar 11 persen dan adanya transparansi,” ucapnya.
