Di tengah efisiensi anggaran yang akan dijalankan di Banten, Wakil Gubernur (Wagub) Banten, Dimyati Natakusumah meminta agar program yang dijalankan harus dimaksimalkan untuk pembangunan yang dampaknya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat serta tidak ada pemborosan.
Hal itu disampaikan Dimyati usai meninjau Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) dan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DPRKP) Provinsi Banten, Selasa (25/2/2025).
"Ini kan OPD vital yang terdepan dalam mensukseskan pelaksanaan pembangunan di Provinsi Banten. Oleh karena itu, pelayanan yang diberikan harus maksimal," kata Dimyati.
Peninjauan pertama dilakukan di Dinas PUPR. Kemudian dilanjutkan ke Dinas PRKP.
Hal itu dilakukan Dimyati, untuk memastikan pelayanan di dua Organisasi Perangkat Daerah (OPD) tersebut berjalan baik dan lancar.
Di DPRKP Dimyati mengecek program apa saja yang menjadi prioritas termasuk kegiatan lainnya yang akan dijalankan di tengah efisiensi atau rasionalisasi belanja yang akan diberlakukan.
Dimyati meminta agar efisiensi atau rasionalisasi anggaran tidak menjadi alasan untuk melakukan pengurangan terhadap kualitas pekerjaan. Itu harus terus dijaga. Bila perlu terus ditingkatkan.
"Betul-betul melaksanakan kewajibannya bagaimana memberikan program-program terbaik bagi masyarakat," ujarnya.
Kepada DPRKP Dimyati berharap, anggaran yang ada harus dimaksimalkan untuk pembangunan yang dirasakan langsung oleh masyarakat serta tidak ada pemborosan.
"Program-program itu kepentingannya harus untuk masyarakat," pungkasnya.
Sementara itu, Kepala DPRKP Provinsi Banten, M Rachmat Rogianto mengaku merasa senang dikunjungi oleh pimpinan.
Pada kesempatan itu, banyak arahan yang diberikan oleh Dimyati kepada Rachmat dan jajarannya. Termasuk kegiatan yang akan dilaksanakan harus dikelola dengan baik, mempertahankan kualitas serta yang kurang harus diperbaiki.
"Program prioritas kami tentu masih pada pelayanan kepada masyarakat, karena program kami lebih banyak yang menyentuh langsung kepada masyarakat," ungkapnya.
