Melindungi anak dari perundungan diperlukan kerjasama dari berbagai pihak, dari mulai pemerintah, satuan pendidikan, keluarga dan masyarakat. Tindakan perundungan dapat terjadi di berbagai tempat seperti di lingkungan sekolah, rumah, lingkungan masyarakat dan perundungan secara online.
Jenis-jenis perundungan bisa meliputi perundungan verbal, fisik, non-fisik dan non-verbal yang dilakukan secara langsung dan tidak langsung.
Perundungan merupakan perilaku tidak menyenangkan yang terjadi di dunia nyata maupun dunia maya yang dapat membuat seseorang merasa tidak nyaman, sakit hati dan tertekan. Korban perundungan seringkali adalah anak yang dianggap berbeda oleh pelaku, baik secara fisik maupun non-fisik. Mereka mengalami dampak negatif seperti kesakitan fisik dan psikologis, penurunan kepercayaan diri, trauma, isolasi sosial hingga keinginan untuk bunuh diri.
Korban perundungan dapat diidentifikasi melalui tiga ciri, yakni dilakukan dengan sengaja (untuk menyakiti), terjadi secara berulang-ulang, dan ada perbedaan kekuasaan. Seorang pelaku perundungan memang bermaksud menyebabkan rasa sakit pada korbannya, baik secara fisik maupun psikologis (verbal atau lainnya).
Tindakan itu dilakukan berkali-kali, jadi bukan insidental atau sesekali. Pelaku biasanya berasal dari status sosial lebih tinggi atau memiliki kekuasaan, seperti lebih besar, lebih kuat, atau lebih senior daripada korban.
Menurut Unicef, anak-anak yang paling rentan menjadi korban perundungan adalah mereka yang berada posisi lebih lemah, seperti anak dari masyarakat yang terpinggirkan, anak dari keluarga berpenghasilan rendah, anak dengan penampilan berbeda, anak yang cenderung penurut dan tidak pandai bergaul, anak yang dianggap menyebalkan tetapi tidak mampu membela diri dan penyandang disabilitas.
Sebagai bentuk pencegahan dan perlindungan kekerasan di lingkungan satuan pendidikan, pemerintah telah mengaturnya dalam Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi RI Nomor 46 Tahun 2023.
Pada bab V pasal 39, tata cara pencegahan dan perlindungan kekerasan dilakukan oleh satuan pendidikan, pemerintah daerah sesuai dengan kewenangan dan Kementerian. Penanganan oleh satuan pendidikan dan pemerintah daerah diantaranya:
1. Penerimaan laporan
2. Pemeriksaan
3. Penyusunan kesimpulan dan rekomendasi
4. Tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan
5. Pemulihan
Sementara itu, berdasarkan pasal 60, bagi para pelaku yang melakukan tindakan perundungan dan kekerasan terdapat sanksi, dari mulai sanksi berupa teguran tertulis, skors 5 sampai 10 hari sampai sanksi berupa dipindahkan dari sekolah.
Lengkpanya di sini
Sumber:
1. Buku Saku Stop Perundungan Kemendikbudristek
2. Mediakom.kemkes.go.id
3. https://jdih.kemdikbud.go.id/detail_peraturan?main=
