Pemerintah Provinsi Banten meraih penghargaan Dana Insentif Fiskal Tahun Berjalan 2023 sebesar Rp6,889 miliar pada kategori penghapusan kemiskinan ekstrem. Hingga Maret 2023 kemiskinan ekstrem Provinsi Banten sebesar 0,43 persen, masuk wilayah di bawah 1,1 persen.
Penghargaan diterima Penjabat (Pj) Gubernur Banten Al Muktabar dari Wakil Presiden RI KH Ma'ruf Amin sebagai Ketua Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) pada Rapat Koordinasi Nasional dan Penyerahan Insentif Fiskal Tahun Berjalan Untuk Kategori Kinerja Penghapusan Kemiskinan Ekstrem Tahun 2023 di Istana Wakil Presiden, Jakarta, Kamis (9/11/2023).
Rakornas yang dihadiri oleh sejumlah Bupati, Walikota serta tujuh Gubernur yang mendapat penghargaan itu juga dihadiri oleh Menko PMK Muhadjir Effendy, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani, serta Plt Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti.
Al Muktabar mengungkapkan, berdasarkan arahan Wakil Presiden RI Ma'ruf Amin bantuan anggaran ini harus segera direalisasikan kepada masyarakat sasaran bantuan dengan pengalokasian program yang sudah ditetapkan.
"Sebagai bentuk tindak lanjut dalam rangka penurunan kemiskinan ekstrem. Kita konsisten untuk itu," kata Al Muktabar.
Al Muktabar melanjutkan, di anggaran perubahan ini, Dana Insentif Fiskal dialokasikan untuk beberapa hal mendasar seperti bantuan rumah layak huni, sanitasi, jamban keluarga sampai sarana prasarana pendidikan, dan kebutuhan makan.
"Kita sudah melakukan langkah-langkah terukur baik dari dana insentif fiskal maupun dukungan dari APBD," ucapnya.
Provinsi Banten merupakan satu dari tujuh Provinsi yang mendapatkan penghargaan bantuan dana insentif fiskal dari pemerintah pusat. Berdasarkan data Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) RI, angka kemiskinan ekstrem di Provinsi Banten sampai Maret 2023 sebesar 0,43 persen atau masuk pada kategori daerah di bawah 1,1 persen.
"Meskipun begitu penghargaan ini bukan tujuan utama kita. Karena kita akan terus melakukan berbagai upaya agar kemiskinan ekstrem ini bisa 0 persen pada tahun 2024 sesuai target dari bapak Presiden RI," ucapnya.
Wapres RI Ma'ruf Amin menekankan kepada seluruh Kepala Daerah agar mengoptimalkan satu tahun waktu yang tersedia menuju target 0 persen kemiskinan ekstrem tahun 2024 atau lebih cepat enam tahun dari target pembangunan berkelanjutan.
Untuk itu Wapres Ma'ruf Amin menekankan kembali peran krusial seluruh Kepala Daerah dalam menyusun program dan kegiatan serta keberpihakan APBD untuk penghapusan kemiskinan ekstrem.
"Seluruh Kepala Daerah saya minta tetap konsisten, utamanya dalam pelaksanaan strategi pengurangan beban masyarakat, peningkatan pendapatan berkelanjutan kelompok masyarakat miskin ekstrem serta penurunan jumlah kantong-kantong kemiskinan," jelasnya.
