Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten menyatakan, program prioritas Bangun Jalan Desa Sejahtera (Bang Andra) yang membangun jalan perdesaan bukan sekadar narasi simbolik.
Kebijakan pembangunan tersebut dirancang berbasis data, kebutuhan masyarakat serta upaya agar program dapat berdampak langsung bagi pertumbuhan ekonomi masyarakat di desa.
Kepala Biro Administrasi Pimpinan Setda Provinsi Banten Arif Agus Rakhman menyampaikan, Bang Andra merupakan turunan dari program prioritas ‘Banten Bagus’ yang fokus pada percepatan pembangunan infrastruktur dasar perdesaan. Program ini memang dirancang untuk meningkatkan konektivitas, akses ekonomi, dan optimalisasi layanan publik.
“Bang Andra direncanakan dan dilaksanakan melalui APBD dengan indikator capaian yang jelas. Fokus pemerintah adalah manfaat nyata yang dirasakan masyarakat desa. Program bangun jalan desa sejahtera telah selaras dengan Asta Cita ke 6 Bapak Presiden yakni membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan,” ujar Arif kepada wartawan di Kota Serang, Rabu (25/2/2026).
Pada tahun anggaran 2025 saja, Pemprov Banten telah membangun 62 infrastruktur desa. Terdiri atas 61 ruas jalan desa dan 1 unit jembatan, dengan total panjang mencapai 67,87 kilometer. Pembangunan tersebut menyasar desa-desa yang selama ini memiliki keterbatasan akses transportasi dan logistik.
Komitmen tersebut dilanjutkan pada APBD 2026. Pemprov Banten kembali mengalokasikan anggaran sebesar Rp167,4 miliar untuk pembangunan 46,71 kilometer infrastruktur desa di berbagai wilayah kabupaten dan kota.
Menurut Arif, keberlanjutan program bangun jalan desa sejahtera menunjukkan Pemprov Banten fokus dalam peningkatan dan pemerataan infrastruktur di wilayah perdesaan. Penghargaan dipandang sebagai bentuk apresiasi eksternal. Sementara tolok ukur keberhasilan pemerintah tetap pada hasil pembangunan yang dirasakan dan berdampak langsung pada masyarakat.
“Ukuran keberhasilan program Bang Andra pada berkurangnya keterisolasian desa dan meningkatnya aktivitas ekonomi warga,” tegasnya.
Arif menambahkan, di bawah kepemimpinan Gubernur Andra Soni dan Wakil Gubernur Achmad Dimyati Natakusumah, pembangunan jalan desa ditempatkan sebagai fondasi dasar pemerataan pembangunan wilayah. Ini semata untuk mendukung distribusi hasil pertanian, UMKM desa, serta mobilitas masyarakat.
Pemerintah Provinsi Banten juga menegaskan terbuka terhadap saran dan masukan publik agar program pembangunan berjalan atas kebutuhan masyarakat. Evaluasi terhadap program pembangunan terus dilakukan secara objektif, dengan merujuk pada data capaian fisik, perencanaan anggaran, serta dampak sosial-ekonomi di lapangan.
