Gubernur Banten Andra Soni menekankan pentingnya bantuan sosial sebagai bagian dari upaya mendorong kemandirian ekonomi masyarakat.
Selain membantu memenuhi kebutuhan keluarga rentan, bantuan sosial diharapkan dapat membuka peluang bagi penerima manfaat untuk meningkatkan kesejahteraan secara bertahap.
Hal itu disampaikan Gubernur Andra Soni saat menyerahkan bantuan Jaminan Sosial Keluarga (JSK) kepada 1.500 keluarga penerima manfaat (KPM) di Aula Kantor Kecamatan Tangerang, Kota Tangerang, Kamis (12/11/2026).
Menurut Gubernur Andra Soni, setiap orang dapat menghadapi kesulitan ekonomi. Dalam kondisi tersebut, pemerintah perlu hadir memberikan dukungan sekaligus membuka kesempatan bagi masyarakat untuk meningkatkan taraf hidup secara mandiri.
“Saya yakin bapak dan ibu senang menerima bantuan. Tetapi tentu akan lebih senang lagi kalau suatu saat sudah bisa mandiri. Oleh karena itu, bantuan sosial yang disiapkan pemerintah bukan hanya bantuan tunai, tetapi juga ada bantuan usaha ekonomi produktif,” ujar Gubernur Andra Soni.
Ia menjelaskan, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten terus berupaya mengembangkan program bantuan usaha ekonomi produktif bagi masyarakat berpenghasilan rendah yang telah memiliki usaha.
Pengembangan program tersebut juga mendapat dukungan melalui aspirasi anggota DPRD Provinsi Banten, khususnya Komisi V, agar pelaku usaha kecil dari keluarga rentan memperoleh kesempatan mengembangkan usahanya.
Andra Soni menilai, pemberian bantuan usaha perlu disertai pemantauan dan pendampingan.
Langkah tersebut diperlukan agar bantuan dapat dimanfaatkan secara optimal dan memberikan manfaat berkelanjutan bagi penerimanya.
“Saya sepakat masyarakat yang kesulitan ekonomi dan memiliki usaha harus dibantu. Tetapi saya juga ingin memastikan setelah dibantu, mereka benar-benar bisa berkembang dan melewati kesulitannya,” katanya.
Pada 2026, Pemprov Banten mengalokasikan anggaran lebih dari Rp8,15 miliar untuk program Jaminan Sosial Keluarga yang menyasar 16.311 keluarga penerima manfaat di delapan kabupaten dan kota. Setiap keluarga memperoleh bantuan sebesar Rp500.000.
Khusus di Kota Tangerang, bantuan dialokasikan bagi 1.500 keluarga dengan total anggaran Rp750 juta.
Penyaluran dilaksanakan dalam dua tahap, yakni tahap pertama kepada 709 keluarga dan tahap kedua kepada 791 keluarga.
Penerima bantuan merupakan keluarga rentan yang diusulkan pemerintah kabupaten dan kota.
Data calon penerima telah dipadankan dengan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). Bantuan disalurkan melalui Bank Banten langsung ke rekening masing-masing penerima.
Andra Soni menegaskan pentingnya proses verifikasi untuk mendukung ketepatan sasaran penyaluran bantuan.
Ia juga mengingatkan bahwa bantuan sebesar Rp500.000 merupakan hak penerima manfaat dan harus diterima secara utuh tanpa pemotongan.
Dalam kesempatan tersebut, Gubernur Andra Soni turut menyampaikan rencana perluasan jangkauan program perlindungan sosial pada 2027.
Dengan dukungan DPRD Provinsi Banten, Pemprov Banten menargetkan jumlah penerima manfaat dapat meningkat menjadi lebih dari 70.000 kepala keluarga.
“Perluasan tersebut menjadi salah satu upaya pemerintah untuk menjangkau lebih banyak keluarga yang membutuhkan dukungan perlindungan sosial,” ujarnya.
Sementara itu, Wali Kota Tangerang Sachrudin mengapresiasi perhatian dan komitmen Pemprov Banten dalam memperkuat perlindungan sosial, khususnya bagi keluarga rentan di Kota Tangerang.
Menurut Sachrudin, bantuan sosial memiliki arti penting dalam membantu masyarakat memenuhi kebutuhan sehari-hari, mulai dari pangan, pendidikan, kesehatan, hingga kebutuhan rumah tangga lainnya.
“Bantuan sosial bukan hanya tentang bantuan secara materi, tetapi juga merupakan wujud kepedulian dan kehadiran pemerintah dalam meringankan beban masyarakat serta memberikan harapan untuk kehidupan yang lebih baik,” kata Sachrudin.
Ia menyampaikan, Pemerintah Kota (Pemkot) Tangerang juga terus berupaya memperkuat program perlindungan sosial.
Pada Februari 2026, Pemkot Tangerang telah menyalurkan bantuan sosial kepada 924 penerima dengan nilai masing-masing Rp600.000.
Sachrudin menambahkan, pembangunan tidak hanya berorientasi pada kemajuan infrastruktur, tetapi juga perlu memberikan manfaat bagi masyarakat, termasuk kelompok rentan, agar dapat meningkatkan kualitas hidup.
“Sinergi Pemprov Banten dan Pemkot Tangerang harus terus kita perkuat. Kita perlu memastikan setiap program perlindungan sosial berjalan dengan baik, didukung data yang akurat, serta disalurkan secara transparan dan tepat sasaran,” ujarnya.
