Gubernur Banten Andra Soni menegaskan bahwa keberhasilan proses reintegrasi sosial warga binaan pemasyarakatan (WBP) tidak dapat dibebankan semata kepada Balai Pemasyarakatan (Bapas).
Upaya tersebut menuntut sinergi dan keterlibatan seluruh pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah, aparat penegak hukum, hingga elemen masyarakat.
Hal ini disampaikan Gubernur Andra Soni saat membuka Focus Group Discussion (FGD) Optimalisasi Forum Reintegrasi Sosial (FORIS) Kelompok Layanan Bimbingan Integrasi (Kelayan Binter) di Aston Hotel & Convention Center, Kota Serang, Kamis (12/11/2026).
Menurut Gubernur Andra Soni, reintegrasi bukan sekadar proses memulangkan warga binaan ke tengah masyarakat, melainkan upaya memastikan mereka mendapat ruang untuk memperbaiki diri, mandiri secara ekonomi, dan kembali berkontribusi positif.
"Keberhasilan pemasyarakatan tidak hanya diukur dari selesainya masa pidana, tetapi dari keberhasilan seseorang kembali menjadi bagian masyarakat yang produktif dan bertanggung jawab," ungkap Gubernur Andra Soni.
Ia menilai, selama ini masih banyak warga binaan yang bebas dalam kondisi belum siap secara mental, minim keterampilan, serta harus menghadapi stigma lingkungan.
Oleh karena itu, ia mendorong agar program reintegrasi dijalankan secara terpadu dan tidak sebatas formalitas.
"Reintegrasi dijalankan untuk menjembatani pembinaan di dalam Lapas dengan kehidupan nyata di luar. Tujuannya, agar mereka pulih fungsi sosialnya, diterima kembali, mandiri secara ekonomi, dan tidak mengulangi tindak pidana," jelasnya.
Lebih lanjut, Gubernur Andra Soni turut menyoroti strategisnya peran Bapas seiring berlakunya KUHP Nasional per 2 Januari 2026 yang memuat pidana alternatif, seperti pidana kerja sosial dan pidana pengawasan.
Sejalan dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, peran Bapas dan Kelayan Binter diuji untuk lebih berdampak.
"Saya berharap kerja sama ini tidak berhenti pada penandatanganan dokumen, tetapi benar-benar diwujudkan melalui program terukur, pembagian peran yang jelas, dan pelaporan hasil yang berkala," tegas Andra.
Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten sendiri terus mendukung langkah reintegrasi sosial. Melalui Dinas Sosial (Dinsos), pemerintah telah menyalurkan bantuan Jaminan Sosial Keluarga dan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) senilai Rp6,15 miliar kepada 2.950 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) sepanjang tahun 2025 hingga 2026.
Andra Soni meyakini, apabila reintegrasi berjalan baik, dampaknya akan langsung dirasakan secara luas.
Selain menekan angka pengulangan tindak pidana (residivisme), lingkungan menjadi lebih aman, sehingga iklim investasi di Banten semakin kondusif.
Hal ini krusial untuk menopang laju ekonomi Banten yang tumbuh 5,72 persen pada triwulan III 2026, atau lebih tinggi dari rata-rata nasional sebesar 5,47 persen.
Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Banten, Lili, sepakat bahwa reintegrasi sosial tidak bisa dikerjakan oleh Bapas secara mandiri.
Ia berharap kegiatan FORIS 2026 ini mampu melahirkan gagasan strategis guna meningkatkan kualitas pembimbingan klien pemasyarakatan.
"Kerja sama ini diharapkan dapat memperkuat koordinasi, kesiapsiagaan, serta langkah penanggulangan bersama guna mewujudkan keamanan, ketertiban, dan kesejahteraan masyarakat di Banten," ujar Lili.
Sebagai informasi, kegiatan yang diinisiasi oleh Kanwil Ditjen Pemasyarakatan Banten bersama Bapas Kelas I Serang ini juga dirangkaikan dengan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) multisektor.
Kesepakatan tersebut melibatkan Polda Banten, Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BBPVP) Serang, BAZNAS Provinsi Banten, serta DP3AKB Kota Serang.
