Wakil Gubernur Banten Achmad Dimyati Natakusumah mengatakan bahwa peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) perlu ditingkatkan karena tantangan yang semakin berat.
Hal itu disampaikan Dimyati pada Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) Badan Permusyawaratan Desa se-Provinsi Banten di Hotel Aston & Convention Center, Jl. Syekh Nawawi Al-Bantani, Kota Serang, Rabu (24/9/2025).
"Rakor ini adalah konsolidasi, silaturahmi memperkuat bagaimana tatanan BPD ke depan tantangannya lebih berat,” ungkap Dimyati.
Di Rakorda dengan tema 'Penguatan BPD dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa' ini, Dimyati berjanji akan memberdayakan dan memaksimalkan peran BPD. Pemberdayaan itu adalah memaksimalkan peran BPD termasuk anggarannya.
“Maka dengan distribusi of power ke BPD, akan dibarengi dengan distribusi of fund,” ucapnya. Saat ini, BPD menurut Dimyati mendapatkan bantuan Rp 5 juta per desa.
Dalam kesempatan itu, wakil gubernur juga memaparkan peran BPD dalam pembangunan desa. Mulai dari pilar demokrasi desa, proses perencanaan pembangunan desa, penganggaran pembangunan desa, pengawasan pelaksanaan pembangunan desa, pendorong akuntabilitas pemerintah desa hingga peningkatan pelayanan publik pemerintah desa.
Usai memberikan sambutan, Dimyati menyerahkan bantuan sebesar Rp 10 juta kepada pengurus DPD Persatuan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Seluruh Indonesia (PABPDSI) Provinsi Banten. Rakorda ini diikuti oleh para ketua BPD se-Provinsi Banten.
