Gubernur Banten, Andra Soni, menerima kunjungan pengurus Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) di Ruang Kerja Gubernur Banten, KP3B Curug, Kota Serang, pada Senin (17/11/2025). Dalam pertemuan tersebut, Gubernur memaparkan dampak signifikan dari program Sekolah Gratis yang telah diimplementasikan oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten.
Program Sekolah Gratis dilaporkan tidak hanya memberikan akses pendidikan, tetapi juga mendorong peningkatan kualitas layanan pendidikan di Sekolah Menengah Atas (SMA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), dan Sekolah Khusus (SKh) swasta di Banten.
"Program tersebut hingga kini telah menjangkau sekitar enam puluh lima ribu penerima manfaat," ujar Andra Soni.
Gubernur menjelaskan bahwa pada tahun ini, program tersebut secara khusus diberikan kepada siswa kelas X di SMA dan SMK serta SKh swasta. Ia juga menyoroti tingginya antusiasme, bahkan dari berbagai sekolah swasta berbasis agama, yang mengajukan permohonan untuk mendapatkan program bantuan ini.
"Ada permintaan juga dari sekolah agama bisa mendapatkan manfaat (program sekolah gratis)," kata Andra Soni.
Lebih lanjut, Andra Soni mengungkapkan salah satu indikator keberhasilan program ini. Sejak program Sekolah Gratis berjalan, tidak ada lagi permintaan penambahan rombongan belajar (rombel) saat penerimaan siswa baru, terutama di sekolah negeri. Hal ini berbeda dengan pengalaman sebelumnya saat ia menjabat Ketua DPRD Provinsi Banten, di mana permintaan penambahan rombel selalu muncul setiap tahun.
Komitmen Pengembangan Sekolah Unggulan dan Vokasi
Di samping pemaparan program Sekolah Gratis, Gubernur Andra Soni juga menyampaikan komitmen Pemprov Banten untuk memajukan pendidikan unggulan dan vokasi. Komitmen tersebut meliputi:
Gubernur Andra Soni Calon Penerima Anugerah Dwija Praja Nugraha
Dalam kesempatan yang sama, Ketua Umum PB PGRI, Unifah Rosyidi, menyampaikan undangan resmi kepada Gubernur Andra Soni untuk menghadiri puncak peringatan HUT ke-80 PGRI tahun 2025.
Unifah Rosyidi menyebut Gubernur Andra Soni sebagai kriteria kepala daerah yang layak menerima anugerah Dwija Praja Nugraha. Kriteria ini didasarkan pada kebijakan-kebijakan yang dinilai: "populis, meningkatkan SDM, memberantas kemiskinan, meningkatkan kesejahteraan guru, dan memberikan akses pendidikan yang seluas-luasnya bagi anak-anak kita," pungkas Unifah.
